10 Blunder Ganjar Pranowo dan PDIP yang Membuat Rakyat Semakin Geram

PASUNDAN EKSPRES- Seiring dengan masa kampanye Pilpres 2024, semua kegiatan dari tiga calon presiden menjadi perhatian utama dan pengamatan publik.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa tindakan yang dilakukan oleh calon presiden Ganjar Pranowo dan partainya, PDIP, telah menuai kontroversi dan membuat rakyat semakin geram.

Berikut ini adalah 10 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan PDIP, yang mungkin menjadi pertimbangan bagi para pemilih.

1. Penilaian Terhadap Profesi Seorang Influencer

Pada suatu kesempatan, Ganjar Pranowo dianggap merendahkan profesi seorang influencer. Hal ini terjadi ketika Ganjar merespon bahwa pekerjaan seorang influencer tidaklah jelas.

Namun kemudian diluruskan oleh influencer tersebut bahwa kontennya telah berhasil mendatangkan keuntungan. Ini menggambarkan ketidaktahuan atau ketidak mengertian Ganjar terhadap dunia profesi modern.

2. Komentar Soal Profesi Jurnalis

Ketika diwawancarai dalam acara Mata Najwa, Ganjar Pranowo memberikan komentar yang kurang tepat terkait profesi jurnalis.

Ganjar seolah meremehkan profesi tersebut dengan mengusulkan agar lulusan unggulan kembali ke dunia akademik daripada menjadi jurnalis.

Ini menunjukkan kurangnya apresiasi terhadap peran media dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

3. Pelanggaran Pemilu: Pembagian Voucher Internet Gratis

Tindakan bagi-bagi voucher internet gratis yang dilakukan pada acara Solo Car Free Day dinilai sebagai pelanggaran terhadap aturan Pemilu. Hal ini menjadi blunder karena menggunakan momen publik untuk kepentingan politik dan kampanye.

4. Penolakan Keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20

Keputusan Ganjar Pranowo untuk menolak keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 tahun 2023 dinilai sebagai blunder besar.

Sikap ini tidak hanya menimbulkan kontroversi di mata publik, tetapi juga memengaruhi pandangan warga pecinta bola, khususnya di Jawa Tengah.

5. Kritikan Terhadap Penegakan Hukum

Kritik Ganjar terhadap penegakan hukum pada era Presiden Jokowi dinilai kurang tepat, terutama saat ia memberi skor lima untuk kinerja pemerintah dalam hal tersebut.

Hal ini menunjukkan ketidakpuasan Ganjar terhadap kinerja pemerintah, tanpa memberikan solusi konkret atau dukungan untuk perbaikan.

6. Serangan Terhadap Presiden Jokowi

Serangan Ganjar Pranowo terhadap Presiden Jokowi dengan kritikan pedas dianggap telah menyebabkan sebagian pendukung Jokowi beralih mendukung paslon presiden lain.

Hal ini mencerminkan ketidakbijaksanaan dalam strategi politik, terutama dalam menjaga basis pemilih.

7. Pandangan Ketum PDIP terhadap Presiden Jokowi

Ketidaksesuaian diksi yang sering digunakan oleh Ketum PDIP terhadap Presiden Jokowi dinilai sebagai kesalahan besar.

Penggunaan istilah "petugas partai" untuk merujuk kepada presiden dapat memicu ketidakpuasan dan kebingungan di kalangan pemilih.

8. Pengakuan Soal Video Porno

Pengakuan Ganjar Pranowo mengenai ketertarikannya menonton video porno dianggap tidak pantas dan tidak relevan dengan ranah politik. Hal ini memunculkan keraguan terhadap karakter dan moralitas seorang calon pemimpin.

9. Penghubungan dengan Gubernur DKI Jakarta

Upaya Ganjar Pranowo dalam menghubungi Gubernur DKI Jakarta terkait keluhan pedagang di Pasar Anyar Bahari Jakarta Utara dinilai tidak pantas dan melampaui kewenangannya.

Tindakan ini menimbulkan kontroversi dan menunjukkan kurangnya pemahaman akan batasan wilayah kerja.

10. Arogansi dalam Debat dan Kampanye

Selama berkontestasi, Ganjar Pranowo dinilai terlalu arogan dan keras dalam menyerang lawan politiknya, terutama Prabowo Subianto.

Hal ini bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, yang cenderung menginginkan kandidat yang lebih santun dan tulus dalam berbicara.

Ke-10 blunder tersebut mencerminkan beberapa kesalahan strategis dan taktis yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan PDIP, yang pada akhirnya dapat memengaruhi elektabilitas dan dukungan dari masyarakat.

Dengan memperhatikan blunder-blunder ini, diharapkan para kandidat dan partai politik dapat belajar untuk lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan publik dan menjalankan kampanye politik mereka.