657 Ribu Serangan Siber Hantam Indonesia dalam 24 Jam, Bank dan Pemerintah Jadi Target Utama
PASUNDANEKSPRES.ID - Ancaman kejahatan siber di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Sebanyak 657.000 serangan siber tercatat menghantam ruang digital nasional hanya dalam kurun waktu 24 jam. Sektor perbankan, keuangan, hingga instansi pemerintahan menjadi sasaran utama dalam gelombang serangan tersebut.
Data dashboard live threat map FortiGuard Labs menunjukkan, ratusan ribu aktivitas serangan berhasil diblokir dalam sehari. Jika dihitung berdasarkan intensitasnya, terdapat sekitar delapan serangan siber setiap detik yang terdeteksi mengarah ke berbagai sektor di Indonesia.
Berdasarkan pemantauan pada pukul 13.37 WIB, sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi target paling dominan dengan 262.000 aktivitas serangan.
Posisi berikutnya ditempati sektor pemerintahan dengan 102.000 aktivitas, disusul manufaktur sebanyak 81.000 aktivitas. Sementara sektor teknologi mencatat 47.000 serangan dan pendidikan sebanyak 23.000 aktivitas.
Ancaman juga menyasar sektor konstruksi dan transportasi-logistik yang masing-masing mencatat 12.000 aktivitas. Kemudian pertanian sebanyak 10.000 dan kesehatan sekitar 8.500 aktivitas serangan.
Tak hanya jumlahnya yang besar, jenis ancaman yang terdeteksi juga cukup beragam. FortiGuard Labs mencatat eksploitasi kerentanan Apache Log4j Error Log Remote Code Execution mendominasi dengan 379.000 kasus.
Selanjutnya, kerentanan React Server Components tercatat sebanyak 110.000 kasus. Ancaman lainnya meliputi GeoServer OGC sebanyak 26.000 kasus dan SolarWinds SUNBURST Backdoor sebanyak 25.000 kasus.
Sejumlah produk dan layanan teknologi lainnya juga masuk dalam daftar kerentanan yang menjadi sasaran, termasuk SLP Register Service, Hikvision, Apache HTTP Server, hingga Atlassian Server.
Indonesia Masuk 21 Negara Paling Banyak Diserang
Tingginya aktivitas ancaman digital tersebut juga terlihat dalam pemantauan platform keamanan siber global lainnya.
Berdasarkan live threat map Kaspersky, Indonesia berada di peringkat ke-21 sebagai negara yang paling banyak menghadapi serangan siber dalam berbagai kategori deteksi ancaman.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu memeriksa perkembangan situasi tersebut. Menurutnya, penanganan teknis operasional terhadap serangan siber merupakan kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Saya cek dulu. Secara tanggung jawab dan fungsi kelembagaan, penanganan teknis operasional menanggulangi serangan siber adalah domain BSSN," ujar Nezar saat dihubungi, Minggu.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Ketua Tim Strategi Komunikasi dan Hubungan Media BSSN, Abdul Ghofur, belum mendapatkan jawaban hingga berita ini diturunkan.
Pemerintah Diminta Jangan Anggap Remeh Ancaman Siber
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC), Pratama Persadha, mengingatkan agar angka serangan yang muncul dalam dashboard pemantauan tidak ditafsirkan secara berlebihan.
Menurutnya, data live threat map lebih menggambarkan intensitas ancaman digital yang terdeteksi, bukan berarti seluruh aktivitas tersebut berhasil membobol sistem keamanan.
Aktivitas yang terpantau dapat berupa pemindaian kerentanan, percobaan eksploitasi, brute force, aktivitas botnet, hingga komunikasi dengan infrastruktur berbahaya.
Pratama juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki akses langsung ke telemetri internal FortiGuard maupun seluruh sensor nasional untuk memverifikasi angka tersebut secara independen.
Sebagai gambaran, BSSN pernah mencatat sekitar 5,5 miliar anomali trafik internet sepanjang 2025.
"Hal terpenting tidak hanya jumlah serangan, tetapi berapa banyak yang berhasil menembus pertahanan dan menimbulkan dampak," tutur Pratama.
Ia menjelaskan, sektor perbankan menjadi incaran karena mengelola dana, identitas, dan aset keuangan bernilai ekonomi tinggi. Sementara instansi pemerintahan menyimpan berbagai informasi strategis, mulai dari data kependudukan, perpajakan, kesehatan, hingga informasi yang memiliki nilai intelijen.
Jika berhasil menembus sistem pemerintahan, serangan siber bukan hanya berpotensi menyebabkan kebocoran data, tetapi juga mengganggu pelayanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
Salah satu persoalan yang masih dihadapi instansi pemerintah adalah belum meratanya kemampuan pengamanan digital. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, penggunaan sistem lama, lemahnya pengelolaan hak akses, serta pengelolaan teknologi informasi yang terfragmentasi menjadi celah yang bisa dimanfaatkan peretas.
Ini Langkah yang Harus Dilakukan Pemerintah dan Masyarakat
Untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks, Pratama mendorong pemerintah memperkuat sistem pemantauan keamanan siber secara terintegrasi melalui BSSN, Security Operations Center (SOC), dan Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
Selain itu, audit keamanan secara berkala, pembaruan sistem keamanan atau patch, autentikasi multifaktor, segmentasi jaringan, serta pencadangan data yang terisolasi perlu diterapkan sebagai standar minimum.
Sektor perbankan juga diminta memperketat perlindungan layanan mobile banking, API, cloud, hingga rantai pasok teknologi. Kemampuan mendeteksi transaksi mencurigakan secara real time juga perlu terus ditingkatkan.
Di sisi lain, masyarakat tidak boleh lengah. Ancaman phishing, aplikasi palsu, pencurian kode OTP, hingga penipuan menggunakan rekayasa sosial berbasis kecerdasan buatan (AI) semakin perlu diwaspadai.
Penggunaan kata sandi berbeda untuk setiap layanan, mengaktifkan autentikasi multifaktor, serta tidak sembarangan mengeklik tautan menjadi langkah sederhana yang dapat membantu melindungi akun pribadi.
Lonjakan aktivitas serangan siber ini menjadi pengingat bahwa keamanan digital bukan lagi sekadar persoalan teknologi. Perlindungan data, layanan keuangan, dan infrastruktur pemerintahan membutuhkan kesiapan bersama agar ruang digital Indonesia tidak mudah ditembus pelaku kejahatan siber.
