Ada Kabinet Bayangan di Era Prabowo, Feri Amsari: untuk Awasi Pemerintah
PASUNDANEKSPRES.ID – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengungkap latar belakang pembentukan Kabinet Bayangan di era Prabowo yang digagas bersama sejumlah pakar lintas bidang.
Menurutnya, inisiatif tersebut lahir sebagai bentuk pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan di tengah minimnya peran oposisi di parlemen, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.
Penjelasan itu disampaikan Feri dalam wawancara di kanal YouTube @owritedotid yang diunggah pada Ahad (26/7/2026).
Feri mengatakan, gagasan Kabinet Bayangan bukan disusun sebagai agenda politik sejak awal. Ide tersebut muncul setelah dirinya mencermati praktik ketatanegaraan yang dinilai mulai bergeser dari prinsip sistem presidensial yang dianut Indonesia.
"Ketika kita mempelajari kondisi dan praktik ketatanegaraan, ada kealpaan dalam proses implementasi gagasan sistem presidensial," ujar Feri.
Ia menilai sejumlah praktik pemerintahan menunjukkan peran lembaga legislatif yang melampaui fungsi pengawasan. Sebagai contoh, Feri menyoroti keterlibatan pimpinan DPR dalam proses pembentukan kabinet hingga adanya anggota kabinet yang melaporkan pekerjaannya kepada pimpinan DPR.
"Praktik yang terjadi kita melihat misalnya ada wakil ketua DPR ikut berpartisipasi dalam pembentukan kabinet. Ada anggota kabinet yang melapor kepada anggota parlemen, yaitu wakil ketua DPR. Ada wakil ketua DPR yang melapor situasi kepada Presiden, padahal tugasnya mengawasi," katanya.
Terinspirasi dari Sejumlah Negara
Feri mengungkapkan, konsep Kabinet Bayangan dipelajari dari praktik yang diterapkan di beberapa negara, seperti Prancis, India, dan Kanada. Menurutnya, keberadaan kabinet bayangan di negara-negara tersebut menjadi ruang alternatif bagi publik untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
"Kita lihat di Prancis, di India, di Kanada. Mereka membuat kabinet bayangan sendiri versi publiknya," ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan konsep yang diusung tidak semata-mata meniru sistem oposisi di negara lain. Kabinet Bayangan yang dibentuk juga dimaksudkan sebagai kritik terhadap struktur kabinet pemerintah yang dinilai terlalu besar.
"Sistem presidensial yang kita terapkan itu kabinetnya mubazir. Terlalu banyak, tidak efektif, tidak efisien," kata Feri.
Beranggotakan 15 Pakar
Berbeda dengan kabinet pemerintah yang memiliki jumlah anggota jauh lebih banyak, Kabinet Bayangan versi Feri hanya terdiri atas 15 orang yang dipilih berdasarkan kompetensi di bidang masing-masing.
"Kita percaya 15 orang kalau dibentuk dengan benar, negara bisa diurus," ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap posisi diisi oleh figur yang memiliki keahlian spesifik, seperti pakar anggaran pertahanan untuk posisi Menteri Pertahanan bayangan maupun tokoh yang selama ini dikenal aktif dalam advokasi kesehatan dan pendidikan.
Feri menambahkan, pihaknya sengaja tidak memasukkan posisi Menteri Agama agar pembahasan tetap fokus pada evaluasi kebijakan publik dan tidak melebar ke isu-isu yang berpotensi memicu polemik di luar substansi pemerintahan.
Siapkan Debat Kebijakan
Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, Kabinet Bayangan berencana mengadopsi konsep parliamentary debateatau debat ala Oxford. Dalam skema tersebut, menteri pemerintah diharapkan dapat berdiskusi atau berdebat secara terbuka dengan menteri bayangan yang memiliki kapasitas keilmuan setara.
"Mereka berdua harus punya kapasitas yang more or less mendekati, saling mau pintar-pintaran. Kalau Anda nipu, bakal terbongkar. Kalau Anda bodoh, akan kelihatan bodoh," ujar Feri.
Namun, ia mengakui peluang pemerintah untuk memenuhi undangan debat tersebut cukup kecil. Karena itu, pihaknya akan lebih banyak melibatkan masyarakat dalam forum-forum diskusi guna mengulas berbagai kebijakan pemerintah.
"Karena tidak mungkin datang, kita akan undang masyarakat untuk menjelaskan sebuah kebijakan harusnya dilakukan seperti ini," katanya.
Janjikan "Kejutan" untuk Pemerintah
Feri juga mengungkapkan Kabinet Bayangan akan menggelar rapat bersama pada 27 Juli 2026. Meski enggan membeberkan hasil yang akan diumumkan, ia menyebut pihaknya tengah menyiapkan sebuah "kejutan" bagi pemerintah.
"Pada prinsipnya konkretnya masih rahasia. Kami mau kasih surprise kepada pemerintah," ujarnya.
Ia menegaskan, tujuan pembentukan Kabinet Bayangan bukan untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo, melainkan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
"Kalau rakyat berdaya, Anda bisa dikritik dengan cara cerdas. Pilihan Anda adalah jangan marah dan kasih jawaban yang bernilai bagus," tuturnya.
Feri juga memastikan Kabinet Bayangan tidak akan menerima tawaran bekerja sama dengan pemerintah apabila hal itu berpotensi menghilangkan independensi mereka.
"Yang kami mau bukan digandeng, tapi pemerintah bekerja lebih baik," tegasnya.
Soroti Sejumlah Kebijakan Pemerintah
Dalam wawancara tersebut, Feri turut menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilainya perlu mendapat perhatian. Salah satunya terkait pernyataan mengenai swasembada pangan yang dinilai tidak konsisten dengan terbitnya instruksi presiden untuk mempercepat program tersebut.
Ia juga menyinggung polemik mengenai temuan emas di lingkungan Kejaksaan Agung yang sempat menjadi perhatian publik.
Menurut Feri, masyarakat perlu didorong untuk lebih kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah agar penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Pesan untuk Presiden Prabowo
Menutup wawancara, Feri memberikan sejumlah catatan kepada Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut seharusnya didahului dengan proyek percontohan sebelum diterapkan secara nasional.
"MBG itu enggak ada piloting. Gimana anggaran sebesar itu enggak ada proyek percontohan, itu logikanya enggak ketemu di nalar kita," ujarnya.
Feri mengingatkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus tetap berpijak pada konstitusi dan kepentingan masyarakat.
"Apapun cerita Anda bahwa Anda berkuasa dan sedang bagi-bagi kenikmatan dari kemenangan itu, jangan lupa Anda adalah pelayan publik," pungkasnya.
Ia juga menegaskan Kabinet Bayangan tidak akan membentuk posisi presiden bayangan karena khawatir disalahartikan sebagai langkah politik menuju Pemilu 2029.
Menurutnya, pihaknya masih memberikan ruang bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk memperbaiki kinerjanya melalui kritik dan masukan yang konstruktif.
