Bakom Bantah Prabowo Minta Gibran Lanjutkan Perjuangan Hukum soal Ijazah di PTUN
PASUNDANEKSPRES.ID - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) membantah Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya.
Bakom Bantah Prabowo Minta Gibran Lanjutkan Perjuangan Hukum soal Ijazah di PTUN
Klarifikasi tersebut disampaikan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menegaskan, pandangan hukum Presiden Prabowo sejalan dengan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Syahganda, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah Gibran telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, tidak ada lagi ruang untuk menempuh upaya hukum lanjutan melalui PTUN.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah perhatian Presiden. Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril," ujar Syahganda, dikutip demokratis.co.id, Rabu (11/11/2026).
Pernyataan Bakom tersebut muncul setelah Gibran sebelumnya mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan sejumlah nasihat ketika keduanya bertemu di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di tengah isu pengunduran dirinya sebagai wakil presiden, Gibran menyebut Prabowo telah memberikan banyak masukan terkait persoalan yang tengah dihadapinya.
"Pak Presiden seperti sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran," kata Gibran.
Salah satu saran yang disampaikan Gibran adalah agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan keabsahan dokumen pendidikan melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD hingga S1," ujarnya.
Gibran juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Ia mengaku menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan masukan yang berkembang di masyarakat. Gibran pun berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Yusril Tegaskan Tidak Ada Ruang PK
Sebelum Bakom menyampaikan bantahan, Yusril Ihza Mahendra telah lebih dahulu memberikan penjelasan mengenai posisi hukum Gibran dalam perkara tersebut.
Yusril menilai putusan MK tidak dapat lagi dipersoalkan melalui upaya hukum lanjutan karena sifatnya yang final dan mengikat. Artinya, sistem peradilan MK tidak mengenal mekanisme PK untuk mengubah putusan yang telah dijatuhkan.
Adapun dalam perkara di MA, persoalannya terletak pada kedudukan hukum Gibran. Menurut Yusril, Gibran tidak dapat mengajukan PK karena bukan pihak yang terlibat langsung sebagai pihak berperkara dalam putusan tersebut.
Dengan demikian, kedua putusan itu dinilai telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak menyediakan ruang bagi Gibran untuk mengajukan perlawanan melalui mekanisme hukum yang dimaksud.
Pernyataan Pengunduran Diri Ikut Menjadi Sorotan
Polemik mengenai keabsahan ijazah Gibran juga sebelumnya berkembang bersamaan dengan kabar mengenai niat pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat untuk mundur ketika bertemu dengan Prabowo. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut membahas dinamika politik dan hukum yang muncul setelah adanya keputusan MK maupun MA terkait persoalan dokumen pendidikan.
Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menolak niat yang disampaikan Gibran. Namun, Presiden memberikan sejumlah masukan sebelum akhirnya Gibran menyatakan keinginan untuk menempuh jalur hukum dalam menghadapi persoalan tersebut.
Salah satu langkah yang kemudian disebut Gibran adalah memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
(ipa)
