Budi Arie Angkat Bicara soal Gibran Mundur dari Wapres, Surat Disebut Sudah Diserahkan
PASUNDAN EKSPRES.ID - Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik pada Rabu, 11 November 2026. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar bahwa Gibran mundur dari Wapres Republik Indonesia.
Informasi tersebut juga menyebutkan bahwa surat pengunduran diri Gibran telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Konfirmasi Budi Arie menjadi perkembangan terbaru setelah sehari sebelumnya Istana mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri ketika bertemu Prabowo.
Pertemuan keduanya berlangsung di Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026.
Namun, ada perbedaan penting antara penyampaian niat mundur pada 10 November dan kabar penyerahan surat pada 11 November.
Karena itu, perkembangan mengenai status jabatan Gibran dan proses administrasi pengunduran dirinya perlu diperhatikan secara terpisah.
Budi Arie Benarkan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres
Pernyataan mengenai pengunduran diri Gibran disampaikan langsung oleh Budi Arie Setiadi ketika dimintai konfirmasi oleh sejumlah media pada Rabu malam.
Dikutip dari pemberitaan kumparanNEWS yang diterbitkan pada 11 November 2026 pukul 19.16 WIB, Budi Arie membenarkan kabar pengunduran diri tersebut. Ketika ditanya apakah Gibran benar-benar mundur, ia menjawab:
"[Gibran mundur] betul," kata Budi.
Budi Arie juga membenarkan informasi mengenai lokasi penyerahan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan tersebut disebut berlangsung ketika keduanya bertemu di Lanud Halim Perdanakusuma.
Ketika dikonfirmasi mengenai penyerahan surat di Halim, Budi kembali memberikan jawabannya "(Diserahkan di Halim? ) betul," ujarnya.
Pernyataan tersebut turut diberitakan kumparan pada Rabu malam, 11 November 2026.
Dalam laporan itu, Budi Arie memastikan bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan langsung kepada Prabowo di pangkalan udara tersebut.
Konfirmasi dari Ketua Umum Projo ini menjadi perkembangan penting karena sebelumnya publik masih menunggu kejelasan mengenai kelanjutan niat Gibran untuk meninggalkan jabatan wakil presiden.
Sementara itu, laporan kumparan pada 11 November 2026 juga menyebutkan bahwa Gibran telah mengundurkan diri.
Dengan demikian, informasi pengunduran diri tidak hanya muncul dari satu pemberitaan media nasional.
Namun, pernyataan Budi Arie tetap menjadi salah satu konfirmasi langsung yang paling penting dalam perkembangan kabar tersebut.
Sebelumnya, Gibran Sudah Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Sebelum muncul kabar penyerahan surat di Halim, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026.
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Gibran membicarakan dinamika politik yang berkembang, terutama berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan setelah adanya putusan pengadilan.
Prasetyo menjelaskan bahwa Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri guna menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Dalam keterangan yang diberitakan detikNews pada 10 November 2026, Prasetyo juga meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran.
Ia menyampaikan bahwa Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.
Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan Istana tersebut memperlihatkan bahwa pembicaraan mengenai gibran mundur dari wapres sudah berlangsung sebelum kabar penyerahan surat pada 11 November mencuat.
ANTARA News juga memberitakan keterangan Prasetyo pada 10 November.
Dalam laporan tersebut, Mensesneg menyebut Gibran tetap menjalankan tugas seperti biasa meskipun telah menyampaikan niat untuk mundur dari jabatannya.
Prasetyo mengatakan pemerintah tetap menjalankan agenda pemerintahan dan fokus memberikan pelayanan terbaik
