Demo di DIY Berakhir Ricuh, 154 Orang Diamankan Polisi Usai Kerusuhan di Malioboro hingga Bundaran UGM
PASUNDAN EKSPRES.ID – Aksi demonstrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), berakhir ricuh pada malam hari. Keributan demo di DIY terjadi di sekitar Gedung DPRD DIY, kawasan Malioboro, hingga Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).
Peristiwa tersebut bermula setelah rangkaian penyampaian aspirasi yang berlangsung sejak siang hingga sekitar pukul 19.00 WIB.
Aksi mahasiswa dan kelompok sipil pada awalnya berjalan tertib.
Namun, sekitar pukul 20.07 WIB, sekelompok massa yang disebut kepolisian berjumlah sekitar 100 orang berkumpul di depan Gedung DPRD DIY dan melakukan penyerangan ke area gedung.
Polisi menyebut kelompok tersebut melempar batu, menyalakan petasan, serta melempar bom molotov.
Aparat kemudian mengerahkan kendaraan taktis water cannon dan personel Brimob untuk mendorong massa menjauh dari gedung DPRD.
Kericuhan selanjutnya meluas ke sejumlah ruas jalan hingga kawasan Bundaran UGM.
Hingga Rabu pagi, 11 November 2026, jumlah orang yang diamankan mengalami perkembangan.
Data awal kepolisian menyebut 94 orang, sedangkan keterangan Plt Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari yang dikutip CNN Indonesia pada pukul 08.30 WIB menyebut jumlahnya mencapai 154 orang.
Mereka diamankan karena diduga terlibat dalam kericuhan dan perusakan fasilitas umum.
Perkembangan ini membuat demo di DIY menjadi perhatian, terutama karena kericuhan terjadi setelah aksi penyampaian aspirasi yang sebelumnya berlangsung damai.
Polisi kini masih memeriksa orang-orang yang diamankan untuk mendalami peran masing-masing.
Aksi Siang Hari Mengangkat Sejumlah Persoalan
Sebelum kericuhan pecah, seratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di Yogyakarta bersama kelompok masyarakat sipil menggelar demonstrasi di kawasan Gedung DPRD DIY dan Titik Nol Kilometer.
Aksi tersebut diikuti sejumlah organisasi, antara lain Aliansi Jogja Memanggil, Forum BEM se-DIY, Front Mahasiswa Nasional Yogyakarta, Aliansi UMY Bergerak, serta BEMUniversitas Ahmad Dahlan.
Ada beberapa persoalan yang disampaikan dalam demonstrasi tersebut, di antaranya:
- Mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
- Meminta penghentian berbagai bentuk kekerasan terhadap warga sipil.
- Menyoroti persoalan premanisme dan dugaan pembungkaman ruang demokrasi di Yogyakarta.
- Menuntut perhatian terhadap kesejahteraan guru, terutama guru anak berkebutuhan khusus.
- Mengkritik kebijakan pemerintah, termasuk persoalan data desil yang dinilai berdampak pada warga akibat kesalahan input.
Ketua BEM UNISA, Refco, menyoroti penanganan karhutla di Papua dan Kalimantan yang menurutnya belum menunjukkan langkah konkret dari pemerintah pusat.
"Sampai sekarang teman-teman kita di Papua dan Kalimantan, mengenai karhutla ini sama sekali tidak ada penanganan yang lebih konkrit dari pemerintahan pusat," kata Refco kepada ANTARA, Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, Indri, alumni Universitas Negeri Yogyakarta yang juga merupakan guru sekolah luar biasa, menyampaikan tuntutan mengenai kesejahteraan tenaga pendidik.
"Aku mau menuntuk kesejahteraan guru, soalnya aku kan juga lulusan pendidikan yang mana aku akan menjadi guru, terutama guru ABK, karena aku sebagai guru SLB, aku melihat banyak guru yang belum disejahterakan sama sekali," ujar Indri.
