DPR Mulai Siapkan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran, Puluhan Anggota Dikabarkan Sudah Teken
PASUNDANEKSPRES.ID - Wacana penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat. Sejumlah anggota dewan lintas fraksi dikabarkan telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap pengajuan hak konstitusional tersebut.
DPR Mulai Siapkan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran, Puluhan Anggota Dikabarkan Sudah Teken
Perkembangan ini muncul setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu landasan yang dipertimbangkan sejumlah anggota DPR untuk membawa persoalan tersebut ke ranah politik dan konstitusional.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa dokumen pengajuan hak menyatakan pendapat sudah mulai ditandatangani. Dukungan dari internal Fraksi PKS disebut terus bertambah, sementara komunikasi dengan anggota dari partai lain juga masih berlangsung.
"Sudah tanda tangan. Yang dari PKS 10 lebih, dan nambah terus. Insya Allah, hak menyatakan pendapat jalan terus," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kompas.com, Selasa (10/11/2026).
Mardani menyebut dukungan terhadap usulan tersebut tidak hanya datang dari satu fraksi. Pembahasan telah dilakukan secara informal dengan melibatkan sejumlah perwakilan partai politik di DPR.
Bahkan, menurut dia, komunikasi lintas fraksi telah berlangsung dalam beberapa hari terakhir melalui pertemuan yang dilakukan hingga malam hari. Perwakilan Fraksi Partai Gerindra juga disebut ikut terlibat dalam pembahasan tersebut.
Puluhan Anggota DPR Lintas Fraksi Mulai Teken Usulan
Perkembangan terbaru menunjukkan dukungan terhadap pengajuan HMP semakin meluas. Mardani mengklaim lebih dari 25 anggota DPR telah menandatangani dokumen pengusulan tersebut.
Para anggota yang memberikan dukungan berasal dari sejumlah fraksi, tetapi penandatanganan dilakukan atas nama pribadi sebagai anggota DPR.
Di sisi lain, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut pembicaraan informal lintas partai mulai mengerucut pada penggunaan hak menyatakan pendapat.
Menurut Khozin, hampir seluruh partai politik di parlemen telah melakukan komunikasi mengenai mekanisme yang dinilai tepat untuk merespons polemik ijazah Gibran.
"Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat," kata Khozin menjelang rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR, dikutip CNN Indonesia, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, pembahasan tersebut belum berarti seluruh fraksi secara resmi telah mengambil keputusan politik. Mekanisme pengajuan dan tindak lanjutnya masih menunggu proses di tingkat pimpinan DPR.
Khozin menjelaskan bahwa HMP memiliki fungsi berbeda dengan hak angket. Hak angket digunakan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah, sedangkan hak menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menyampaikan sikap terhadap persoalan yang berkaitan dengan konstitusi.
Dengan demikian, kedua hak tersebut tidak harus ditempuh secara berurutan. DPR dapat mempertimbangkan hak menyatakan pendapat berdasarkan materi dan bukti yang dinilai memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Putusan MK dan MA Jadi Dasar Pembahasan
Polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah muncul dua putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Pada 6 Oktober 2026, MK dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran.
Melalui putusan tersebut, MA mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa tidak sah.
Putusan MA ini menjadi salah satu perkembangan hukum yang kemudian mendorong anggota DPR membicarakan langkah konstitusional untuk menyikapi persoalan tersebut.
Mardani menegaskan bahwa pembahasan di DPR tidak semata-mata didasarkan pada isu yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, putusan MK dan MA menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan dalam menentukan langkah selanjutnya.
Sementara itu, Khozin merujuk Pasal 210 ayat (2) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai salah satu dasar hukum pengajuan hak menyatakan pendapat.
Ketentuan tersebut mengatur materi dan bukti yang sah terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagai salah satu dasar pengajuan hak tersebut.
Meski begitu, persoalan yang harus dijawab DPR adalah apakah kasus penyetaraan pendidikan tersebut memenuhi kualifikasi hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan konstitusi.
Isu Gibran Mundur Ikut Beredar, Pimpinan DPR Minta Publik Menunggu
Di tengah menguatnya pembahasan HMP, muncul pula isu mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku telah mendengar kabar tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa informasi mengenai pengunduran diri Gibran masih sebatas isu dan belum disertai pernyataan resmi.
Jazilul menyebut DPR menerima banyak aspirasi masyarakat yang meminta agar polemik tersebut diselesaikan melalui kewenangan konstitusional yang dimiliki lembaga legislatif.
Menurutnya, pembahasan mengenai penggunaan hak angket maupun HMP masih perlu dilihat perkembangannya melalui mekanisme di DPR.
Isu pengunduran diri Gibran juga sempat ditanyakan kepada Ketua DPR Puan Maharani setelah rapat paripurna. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan kabar pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Widya Chandra, Jakarta.
Puan memilih tidak berspekulasi mengenai informasi tersebut. Ia meminta masyarakat menunggu pernyataan resmi dari pihak yang bersangkutan.
Ia juga mengingatkan agar publik tidak membangun asumsi mengenai peristiwa yang belum terjadi karena dapat memicu keresahan di masyarakat.
(ipa)
