DPR RI Apresiasi Polri Bongkar 755 Kasus Penyelewengan BBM dan Elpiji Subsidi, Negara Rugi Rp1,26 Triliun
PASUNDANEKSPRES.ID - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan apresiasi tinggi kepada Bareskrim Polri atas keberhasilan mengungkap ratusan kasus penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi di seluruh Indonesia.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (8/4/2026), Habiburokhman menyebut pengungkapan ini sebagai langkah besar dalam penegakan hukum sekaligus perlindungan terhadap keuangan negara.
“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, atas keberhasilan membongkar 755 TKP kasus penyelewengan BBM dan elpiji bersubsidi sepanjang 2025 hingga April 2026, dengan total 672 tersangka yang ditangkap,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan komitmen nyata aparat kepolisian dalam menjaga hak masyarakat agar program subsidi pemerintah tepat sasaran.
“Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam melindungi keuangan negara dari praktik ilegal yang merugikan rakyat,” tegasnya.
Habiburokhman juga menilai pengungkapan ratusan kasus tersebut menjadi bukti keseriusan aparat dalam menegakkan hukum, khususnya dalam sektor distribusi energi bersubsidi yang selama ini rawan disalahgunakan.
“Ini bukti keseriusan aparat polisi menegakkan hukum dan memastikan program subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak,” imbuhnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap sebanyak 755 tempat kejadian perkara (TKP) penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi sepanjang 2025 hingga April 2026. Dari pengungkapan tersebut, total 672 tersangka berhasil diamankan.
Praktik ilegal ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,26 triliun. Rinciannya, penyalahgunaan BBM subsidi menimbulkan kerugian sekitar Rp516,8 miliar, sementara penyalahgunaan elpiji subsidi mencapai sekitar Rp749,2 miliar.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut distribusi energi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, namun justru diselewengkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan terus memperketat pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
