Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo

PASUNDANEKSPRES.ID - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pekan depan. Sidang tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Kepastian jadwal tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Meski sudah dijadwalkan berlangsung pekan depan, Polri belum mengumumkan hari dan tanggal pasti pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo.
"Untuk tadi yang ditanyakan (soal sidang kode etik), dijadwalkan minggu depan," kata Johnny, dikutip IDN Times, Selasa (17/11/2026).
Ia menambahkan, informasi mengenai jadwal lengkap persidangan akan disampaikan kepada awak media setelah ditentukan.
"Nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media," imbuhnya.
Sidang etik Listyo menjadi perhatian karena dirinya merupakan mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Ia juga menjadi perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat yang dijadwalkan menjalani proses pemeriksaan etik dalam perkara tersebut.
Eko Hadi Santoso Sudah Jalani Sidang Etik
Sebelum persidangan Listyo digelar, Polri lebih dahulu menjadwalkan sidang etik terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026).
Sidang tersebut berlangsung secara tertutup dengan agenda pemeriksaan terhadap Eko yang berstatus sebagai salah satu terduga pelanggar dalam perkara dugaan penyadapan.
Pelaksanaan sidang Eko dikonfirmasi langsung oleh Johnny. Dengan agenda tersebut, proses penegakan kode etik terhadap para perwira tinggi yang terseret kasus ini mulai berjalan secara bertahap.
Eko sendiri merupakan salah satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta telah lebih dahulu menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Hasil persidangan tersebut berujung pada sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Dengan demikian, Ahrie menjadi perwira tinggi pertama dalam perkara ini yang telah menerima putusan etik. Setelah itu, proses berlanjut terhadap Eko Hadi Santoso, sementara Listyo dijadwalkan menjalani sidang pada pekan berikutnya.
Sidang Slamet Uliandi Belum Bisa Dilaksanakan
Berbeda dengan tiga perwira tinggi lainnya, sidang etik terhadap Irjen Pol Slamet Uliandi belum dapat dijadwalkan oleh Polri.
Penundaan tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan Slamet yang masih membutuhkan perawatan medis. Kepolisian menyatakan belum dapat memaksakan pelaksanaan sidang selama yang bersangkutan belum memungkinkan untuk mengikuti proses pemeriksaan.
Polri juga mempertimbangkan hak asasi serta kondisi kesehatan Slamet dalam menentukan kelanjutan proses etiknya.
Johnny menjelaskan bahwa Slamet masih dalam masa perawatan sehingga pelaksanaan sidang harus menunggu perkembangan kondisi kesehatannya.
Keputusan tersebut membuat jadwal pemeriksaan etik terhadap Slamet belum dapat dipastikan. Polri masih menunggu hingga kondisi yang bersangkutan memungkinkan untuk mengikuti persidangan.
Empat Perwira Tinggi Terseret Kasus Dugaan Penyadapan
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret empat nama perwira tinggi Polri, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Selain proses hukum, mereka juga menghadapi mekanisme pemeriksaan internal melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.
Penanganan etik menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban internal institusi terhadap anggota yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Setiap terduga pelanggar akan menjalani pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.
Sejauh ini, proses pemeriksaan etik terhadap para perwira tinggi tersebut berjalan dengan tahapan dan jadwal berbeda. Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi PTDH, Eko Hadi Santoso menjalani sidang pada 17 November 2026, sedangkan Listyo Sigit dijadwalkan menjalani sidang pekan depan.
Adapun sidang terhadap Slamet Uliandi masih menunggu kondisi kesehatannya membaik.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil masing-masing persidangan, termasuk keputusan majelis etik terhadap para terduga pelanggar. Polri juga masih perlu menyampaikan jadwal resmi sidang Listyo Sigit agar proses pemeriksaan tersebut dapat diketahui publik secara lebih jelas.
(ipa)
