Empat Tuntutan Aktivis Jogja untuk Aparat Usai Dugaan Kekerasan terhadap Mahasiswa, Ini Isinya!
PASUNDAN EKSPRES.ID – Sebanyak 18 tokoh yang terdiri dari aktivis, jurnalis, seniman, dan pegiat hak asasi manusia menyampaikan pernyataan solidaritas kepada mahasiswa, pelajar, dan warga Yogyakarta yang diduga menjadi korban tindakan represif aparat saat demonstrasi pada 10 November 2026.
Pernyataan bertajuk "Solidaritas untuk Jogja" tersebut disampaikan di Jakarta pada Rabu (11/11/2026).
Mereka mengecam dugaan kekerasan dalam penanganan aksi demonstrasi yang berlangsung di sejumlah titik di Yogyakarta, terutama setelah situasi memanas pada malam Hari Pahlawan.
Dalam pernyataan tersebut, para tokoh menyoroti laporan pengejaran peserta aksi hingga ke lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Mereka juga menyinggung penggunaan gas air mata yang dilaporkan mencapai area Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Panti Rapih.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, turut hadir menyampaikan sikap terhadap peristiwa tersebut.
Ia menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan semata-mata karena rasa kasihan terhadap korban, melainkan sebagai bentuk kemarahan atas dugaan tindakan kekerasan yang terjadi.
"Kami ada di sini bukan karena kasihan. Kami berkumpul di sini karena marah," kata Usman Hamid dalam pernyataan solidaritas tersebut.
Pernyataan itu sekaligus menjadi bentuk dukungan kepada mahasiswa dan warga yang mengalami luka-luka, penangkapan, maupun trauma setelah rangkaian demonstrasi di Yogyakarta.
Empat Tuntutan Aktivis Jogja kepada Pemerintah dan Aparat
Melalui pernyataan "Solidaritas untuk Jogja", sebanyak 18 tokoh tersebut menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Berikut empat tuntutan aktivis Jogja yang disampaikan dalam pernyataan tersebut:
1. Menarik militer dari ruang sipil. Mereka meminta pemerintah mengembalikan peran militer ke barak dan tidak melibatkan unsur militer dalam pengamanan ruang sipil.
2. Mengadili pihak yang bertanggung jawab. Mereka mendesak agar pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindakan represif terhadap peserta demonstrasi diproses dan diadili sesuai ketentuan hukum.
3. Membebaskan dan memulihkan seluruh korban. Tuntutan ini mencakup pembebasan peserta aksi yang ditahan serta pemulihan bagi mereka yang mengalami luka fisik maupun dampak lainnya.
4. Menghentikan perampasan lahan yang disebut berkedok pertahanan. Mereka meminta pemerintah menghentikan praktik pengambilalihan lahan yang dinilai merugikan warga dengan alasan kepentingan pertahanan.
Keempat tuntutan tersebut menjadi inti dari pernyataan solidaritas yang disampaikan di Jakarta.
Para tokoh menilai persoalan yang terjadi di Yogyakarta tidak hanya berkaitan dengan penanganan demonstrasi, tetapi juga menyangkut perlindungan ruang sipil dan kebebasan menyampaikan pendapat.
Mereka juga mengingatkan bahwa tindakan aparat yang diduga mengejar mahasiswa hingga lingkungan kampus dapat menjadi preseden buruk apabila tidak ditangani secara serius.
Dalam pernyataan yang sama, mereka menyampaikan pesan solidaritas kepada para korban.
"Kalian tidak sendiri. Luka kalian adalah luka kami. Darah kalian adalah peringatan bagi kami semua bahwa ruang sipil sedang diduduki," tulis mereka.
Dugaan Pengejaran Mahasiswa hingga Kawasan UGM
Peristiwa yang menjadi perhatian para aktivis dan seniman tersebut bermula dari demonstrasi pada Selasa (10/11/2026). Aksi berlangsung di sejumlah kawasan Yogyakarta, termasuk Titik Nol Kilometer dan Malioboro.
Pada awalnya, demonstrasi menjadi ruang penyampaian berbagai aspirasi mahasiswa dan kelompok sipil.
Namun, situasi berubah pada malam hari setelah terjadi kericuhan antara sebagian massa dan aparat keamanan.
Dalam laporan ELSAM tertanggal 11 November 2026, situasi disebut memanas sekitar pukul 20.30 WIB.
Aparat kepolisian dan TNI dikerahkan dengan kendaraan taktis, water cannon, serta gas air mata untuk mengendalikan massa.
Massa kemudian bergerak ke arah utara melewati Stasiun Tugu dan Jalan Mangkubumi hingga kawasan Tugu Yogyakarta.
Situasi berlanjut sampai sekitar Bundaran UGM yang lokasinya berdekatan dengan Rumah Sakit Panti Rapih.
ELSAM juga menyoroti laporan penangkapan peserta demonstrasi serta penggunaan gas air mata di sekitar kawasan tersebut.
Lembaga itu menilai setiap tindakan pengamanan tetap harus memperhatikan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.
Sementara itu, dalam pernyataan "Solidaritas untuk Jogja", para tokoh menyoroti dugaan pengejaran mahasiswa hingga lingkungan kampus dan penggunaan gas air mata yang dilaporkan mencapai area IGD Rumah Sakit Panti Rapih.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena kampus dan fasilitas kesehatan merupakan ruang yang perlu mendapatkan perlindungan dalam situasi konflik maupun pengamanan demonstrasi.
Usman Hamid Soroti Dugaan Kekerasan terhadap Mahasiswa
Usman Hamid menjadi salah satu tokoh yang secara terbuka menyampaikan kecaman terhadap dugaan tindakan represif aparat dalam penanganan demonstrasi di Yogyakarta.
Dalam pernyataan yang diberitakan iNews.id pada 11 November 2026, Usman menyampaikan bahwa mahasiswa dan warga yang mengalami kekerasan tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalan tersebut sendirian.
Ia juga menyoroti perbedaan situasi ketika Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui warga pada sore hari dengan kondisi yang terjadi pada malam harinya.
"Sore hari, Sultan duduk bersila menemui rakyat, tetapi malam hari negara menembakkan gas air mata ke rakyatnya," ujar Usman.
Pernyataan tersebut menggambarkan kritik terhadap pendekatan pengamanan demonstrasi yang dinilai perlu dievaluasi. Para tokoh meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap korban sekaligus memastikan dugaan pelanggaran oleh aparat diperiksa secara transparan.
Selain Usman Hamid, pernyataan solidaritas itu turut ditandatangani sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, di antaranya Jane Rosalina dari KontraS, Luviana dari Aliansi Jurnalis Independen, sejarawan Ita Fatia Nadia, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, serta musisi Ananda Badudu dan Stephanus Adjie.
Keterlibatan berbagai tokoh tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penanganan demonstrasi di Yogyakarta mendapat perhatian dari kalangan pegiat HAM, jurnalis, akademisi, hingga pekerja seni.
Polda DIY Berikan Penjelasan soal Penanganan Demonstrasi
Di tengah munculnya kritik dari aktivis dan seniman, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberikan penjelasan mengenai penanganan demonstrasi pada 10 November 2026.
Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo menyampaikan bahwa situasi meningkat setelah kelompok massa melakukan penyerangan menggunakan batu dan bom molotov di depan Gedung DPRD DIY.
Dalam keterangan yang dipublikasikan melalui situs resmi kepolisian pada 11 November 2026, Langgeng menyebut sebanyak 154 orang diamankan dalam rangkaian penanganan aksi tersebut.
Kapolda juga membantah kabar bahwa kendaraan taktis polisi masuk ke dalam area kampus UGM. Menurut penjelasannya, aparat menahan posisi di sekitar perbatasan kampus setelah mengetahui massa bergerak ke kawasan tersebut.
Perbedaan keterangan antara aparat, peserta aksi, dan kelompok pendamping menjadi bagian penting yang perlu diperiksa melalui penyelidikan terbuka. Dugaan kekerasan, penggunaan gas air mata, serta proses penangkapan membutuhkan penjelasan berdasarkan bukti dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta turut melakukan pendataan terhadap peserta aksi yang ditangkap maupun belum diketahui keberadaannya.
Informasi mengenai kondisi mereka menjadi salah satu perhatian dalam tuntutan pembebasan dan pemulihan korban.
Pernyataan solidaritas dari 18 tokoh tersebut disampaikan ketika berbagai pihak masih menyoroti perkembangan penanganan demonstrasi.
Mereka meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap empat tuntutan yang telah disampaikan, termasuk penarikan militer dari ruang sipil, proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, pemulihan korban, serta penghentian perampasan lahan yang disebut berkedok pertahanan.
