Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

PASUNDANEKSPRES.ID - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusut tuntas laporan dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21) yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.
Ia menegaskan, proses hukum harus berjalan profesional dan tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap pihak mana pun, termasuk pejabat publik.
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang
Habiburokhman meminta kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti laporan tersebut serta mengungkap fakta di balik dugaan tindak pidana kekerasan seksual itu.
"Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan. Ada seorang bupati di Kupang yang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat," ujar Habiburokhman, dikutip AFU.id Senin (16/11/2026).
Politisi Partai Gerindra tersebut juga meminta penyidik tidak ragu mengambil langkah hukum apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Menurutnya, penahanan terhadap pihak yang dilaporkan dapat dilakukan apabila persyaratan sesuai ketentuan hukum telah terpenuhi.
"Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku," tegasnya.
Gerindra Siapkan Sanksi Jika Dugaan Terbukti
Selain mendesak proses hukum berjalan tanpa intervensi, Habiburokhman mengungkapkan bahwa Partai Gerindra juga akan mengambil tindakan tegas apabila dugaan pemerkosaan tersebut terbukti.
Yosef Lede yang diketahui merupakan kader Partai Gerindra disebut dapat dijatuhi sanksi internal berupa pemecatan dari keanggotaan partai.
Habiburokhman juga mendorong agar pemberhentian Yosef dari jabatan Bupati Kupang diproses sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sikap tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa kedudukan seseorang sebagai pejabat publik maupun kader partai tidak boleh menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan berbeda di hadapan hukum.
Kronologi Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas Bupati
Kasus ini mencuat setelah RWM (21) melaporkan dugaan tindak pidana pemerkosaan ke Polda NTT. Peristiwa tersebut disebut terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026) malam.
Berdasarkan keterangan awal korban kepada penyidik, peristiwa bermula ketika RWM diajak seorang perempuan berinisial EK ke rumah dinas bupati. Korban disebut dijanjikan mendapatkan pekerjaan dengan syarat bertemu terlebih dahulu dengan Yosef Lede.
Setibanya di lokasi, korban sempat bertemu dengan Yosef dan sejumlah orang lainnya. Namun, setelah itu, EK disebut diminta meninggalkan ruangan sehingga korban berada berdua dengan Yosef.
Dalam laporan polisi, korban mengaku mengalami dugaan kekerasan seksual dan dipaksa masuk ke kamar tidur.
Dugaan pemerkosaan pertama disebut terjadi sekitar pukul 20.00 WITA. Dalam kondisi ketakutan, korban sempat menghubungi seorang saksi berinisial STM (20) untuk meminta bantuan penjemputan.
Namun, berdasarkan laporan tersebut, dugaan kekerasan seksual kembali terjadi sekitar tengah malam atau Kamis dini hari.
Korban Disebut Diberi Uang Rp3 Juta
Setelah dugaan kejadian kedua, Yosef disebut memasukkan uang sebesar Rp3 juta ke dalam tas korban sebelum mempersilakannya keluar dari ruangan.
Di luar ruangan, EK diduga mengancam korban agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapa pun. Ancaman itu disebut mencakup pemutusan hubungan kekeluargaan dan persahabatan.
Uang Rp3 juta yang sebelumnya dimasukkan ke dalam tas korban juga disebut diambil kembali oleh EK.
Setelah berhasil meninggalkan rumah dinas tersebut, korban akhirnya dijemput oleh saksi untuk pulang. Sesampainya di rumah, RWM kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarga.
Ibu kandung korban selanjutnya melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polda NTT pada Kamis (12/11/2026).
Polda NTT Masih Dalami Laporan
Hingga Senin (16/11/2026), penanganan laporan dugaan pemerkosaan tersebut masih dalam proses penyelidikan kepolisian.
Penyidik Polda NTT dilaporkan tengah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan sejumlah saksi. Polisi juga mengajukan pemeriksaan visum et repertum serta mengumpulkan alat bukti untuk mendalami laporan tersebut.
Desakan dari Ketua Komisi III DPR RI agar kasus ini ditangani secara profesional menambah sorotan terhadap proses penegakan hukum di NTT.
Meski demikian, dugaan tindak pidana yang dilaporkan masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Semua pihak tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah hingga terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
(ipa)
