Hari Pertama Pelantikan Donald Trump Menuai Kontroversi, Mengampuni 1.500 Pendukungnya karena Hal ini!
PASUNDAN EKSPRES - Pelantikan Donald Trump yang diawali dengan kontroversi. Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump resmi kembali menjabat sebagai Presiden AS setelah mengambil sumpah jabatan di Rotunda Capitol pada Senin (20/1) waktu setempat atau Selasa (21/1) waktu Indonesia.
Kembalinya Trump ke Gedung Putih menandai momen tak biasa dalam sejarah politik modern Amerika Serikat, di mana seorang presiden berhasil memenangkan masa jabatan kedua setelah kehilangan kursi kepresidenan.
Hari Pertama Pelantikan Donald Trump Menuai Kontroversi
Di hari pertama kepemimpinannya, Trump menuai beragam kontoversi dengan kebijakan yang memicu perdebatan luas.
Salah satu tindakan pertama Trump setelah dilantik adalah memberikan pengampunan kepada sekitar 1.500 pendukungnya yang terlibat dalam serangan ke Gedung Capitol pada 6 Januari 2021.
Namun, tindakan tersebut memicu kemarahan banyak pihak, termasuk polisi dan anggota parlemen yang menjadi korban dalam insiden tersebut.
Serangan yang dilakukan oleh pendukung Trump pada 2021 dimotivasi oleh upaya untuk membatalkan kekalahan Trump melawan Joe Biden pada Pemilu 2020 yang menyebabkan kerusakan besar, melukai sekitar 140 petugas, dan menewaskan empat orang.
Beberapa pemimpin kelompok ekstremis, seperti Oath Keepers dan Proud Boys, yang sebelumnya menjalani hukuman panjang, termasuk dalam daftar pengampunan.
"Langkah ini adalah bentuk rekonsiliasi," ujar Trump dalam pidatonya, dikutip Reuters, Selasa (21/1). Namun, beberapa menyebut pengampunan tersebut sebagai upaya untuk membenarkan tindakan kekerasan di masa lalu.
Selain itu, Trump telah menandatangani serangkaian perintah eksekutif sebagai prioritas utamanya. Beberapa kebijakan tersebut, antara lain:
- Pengetatan Imigrasi
Kebijakan ini memungkinkan peraturan migram masuk ke AS melalui janji temu secara daring akan dihapuskan.
Sebelumnya, pemerintah mengadakan kebijakan di mana migran bisa masuk ke AS secara legal melalui sistem janji temu daring.
Hal tersebut kemudian dibatalkan karena kebijakan Trump, di mana migram tidak akan memiliki opsi legal untuk masuk dengan sistem tersebut.
Kebijakan berikutnya adalah deklarasi darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko.
Deklarasi ini bertujuan untuk penggunaan dana tambahan dan pengerahan pasukan untuk memperkuat keamanan di sepanjang perbatasan.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi imigrasi ilegal dan memperketat pengawasan.
Selain itu, mengenai pengetatan imigrasi, Trump merilis kebijakan terhadap penghapusan hak kewarganegaraan otomatis bagi bayi yang lahir di wilayah AS, yang sebelumnya diatur oleh prinsip "ius soli" (hak berdasarkan tempat lahir).
- Penghapusan Kebijakan Lingkungan dan Keberagaman
Dalam kebijakan ini, Trump akan membatalkan peraturan pemerintahan sebelumnya terkait kendaraan listrik dan kecerdasan buatan.
Kebijakan ini juga terdiri dari penghapusan program keberagaman di sektor federal dan pengakuan terhadap gender yang sudah ditentukan ketika lahir.
- Pengurangan Birokrasi
Pada kebijakan ini, Trump mendirikan "Departemen Efisiensi Pemerintahan," yaitu sebuah dewas penasihat yang dipimpin oleh Elon Musk dengan tujuan memangkas anggaran pemerintah yang dianggap tidak efisien.
Selain itu, Trump akan menghentikan sementara proses perekrutan pegawai baru di lembaga-lembaga pemerintah.
Keputusan tersebut bertujuan untuk membatasi pertumbuhan birokrasi, mengurangi pengeluaran terkait gaji dan tunjangan pegawai, serta mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia yang sudah ada.
Pegawai federal yang sebelumnya bekerja dari rumah diwajibkan untuk kembali bekerja di kantor.
(ipa)
