Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Kelas BPJS Kesehatan akan Diganti dengan Sistem Baru, ini Penjelasannya!

P
Paramitha AuliaEditor: Paramitha Aulia
|11:25 WIB
Bagikan:
Kelas BPJS Kesehatan akan Diganti dengan Sistem Baru, ini Penjelasannya!
Kelas BPJS Kesehatan akan Diganti dengan Sistem Baru, ini Penjelasannya! (Image From: fakultas hukum umsu)

PASUNDAN EKSPRES – Pemerintah telah mengumumkan rencana perubahan besar pada sistem dan iuran BPJS Kesehatan yang akan berlaku pada tahun 2025.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan akan dihapus dan digantikan dengan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) mulai Juli 2025.

Kelas BPJS Kesehatan akan Diganti dengan KRIS

Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional serta menyesuaikan aturan dengan dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Perubahan ini juga menjadi amandemen dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Tiga Kategori Utama BPJS Kesehatan

Dalam kebijakan baru, peserta BPJS Kesehatan akan dikelompokkan menjadi tiga kategori utama:

- Penerima Bantuan Iuran (PBI): Peserta yang iurannya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

- Pekerja Penerima Upah (PPU): Termasuk pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non-PNS, serta karyawan swasta.

- Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU): Masyarakat yang bekerja secara mandiri atau bukan pekerja formal.

Namun, aturan ini belum berlaku pada bulan Januari 2025. Kemungkinan perubahan ini akan mulai direalisasikan pada bulan Juli 2025. 

Tarif Iuran yang Berlaku 

Sebelum perubahan resmi diterapkan, berikut adalah tarif iuran yang berlaku untuk setiap kelas:

Kelompok Bukan Pekerja (BP):

Kelas 1: Rp150.000/orang/bulan.

Kelas 2: Rp100.000/orang/bulan.

Kelas 3: Rp42.000/orang/bulan (disubsidi pemerintah sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar Rp35.000).

Kelompok PBI:

Iuran sepenuhnya ditanggung pemerintah sebesar Rp42.000/orang/bulan.

Peserta PPU:

Untuk PNS, anggota TNI/Polri, dan pejabat negara: 5% dari gaji, dengan ketentuan 4% dibayar pemberi kerja dan 1% dibayar peserta.

Untuk karyawan BUMN, BUMD, dan swasta: 5% dari gaji, dengan ketentuan yang sama.

Keluarga tambahan PPU (anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua): 1% dari gaji/upah per bulan, dibayar oleh pekerja.

Veteran dan Perintis Kemerdekaan:

Iuran sebesar 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan III/A dengan masa kerja 14 tahun, dibayar oleh pemerintah.

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menegaskan penetapan iuran peserta mengacu pada besaran pendapatan yang diterima, bukan dari risiko penyakit. 

Dilansir dari Finansialbisnis, Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal Abdullah, menjelaskan bahwa iuran BPJS Kesehatan ditetapkan dengan prinsip redistribusi pendapatan, di mana besaran iuran bergantung pada jumlah pendapatan peserta.

Biasanya, iuran dihitung sebagai persentase dari gaji peserta, bukan berdasarkan risiko penyakit yang mungkin dihadapi. Hal ini menjadi pembeda utama antara BPJS Kesehatan dan asuransi komersial.

Dalam Diskusi Panel mengenai Jaminan Sosial dan Perasuransian yang diadakan di Kantor Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Jakarta, pada Minggu (19/1/2025), Andi juga menjelaskan bahwa asuransi sosial berfungsi untuk mengelola risiko seluruh masyarakat Indonesia secara kolektif karena sifatnya yang wajib.

Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu terdaftar sebagai peserta dan membayar iuran sesuai ketentuan.

(ipa)

Berita Terbaru

Respons Polemik Putusan MK, Jimly Asshiddiqie Usulkan Syarat Ijazah Capres-Cawapres Dihapus

Respons Polemik Putusan MK, Jimly Asshiddiqie Usulkan Syarat Ijazah Capres-Cawapres Dihapus

Nasional1 menit lalu
Industri Berkembang, Sejauh Mana Kesiapan Tenaga Kerja Lokal Subang?

Industri Berkembang, Sejauh Mana Kesiapan Tenaga Kerja Lokal Subang?

Headline3 menit lalu
Ketua TP PKK Subang Ajak Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Ketua TP PKK Subang Ajak Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Subang12 jam lalu
Jelang Musim Tanam, Pemdes Bendungan Bersihkan Irigasi Sawah

Jelang Musim Tanam, Pemdes Bendungan Bersihkan Irigasi Sawah

Subang13 jam lalu
Lewat Polidik jadi Sarana Edukasi, Dialog Interaktif, Polisi Dengarkan Langsung Curhatan Pelajar

Lewat Polidik jadi Sarana Edukasi, Dialog Interaktif, Polisi Dengarkan Langsung Curhatan Pelajar

Purwakarta13 jam lalu
Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Nasional16 jam lalu
Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Nasional16 jam lalu
Samsat Keliling Subang Sore Hari Hadir di Alun-Alun, Ini Jadwalnya

Samsat Keliling Subang Sore Hari Hadir di Alun-Alun, Ini Jadwalnya

Subang18 jam lalu
Negara Kejar Penerimaan Pajak, Mengapa Kekayaan Para Miliarder Belum Dimaksimalkan?

Negara Kejar Penerimaan Pajak, Mengapa Kekayaan Para Miliarder Belum Dimaksimalkan?

Nasional18 jam lalu
Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Nasional19 jam lalu