Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Segera Perbaiki Fasilitas Rusak Akibat Aksi Anarkistis
JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat aksi anarkistis di sejumlah wilayah.
Ia menegaskan, kerusakan tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena berpotensi menimbulkan trauma bagi masyarakat.
“Jangan dibiarkan (fasilitas rusak) karena itu akan membuat trauma publik. Jadi segera dilakukan perbaikan. Kalau perbaikannya butuh waktu lama, tutup (areanya ditutupi),” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Sumber Pendanaan Perbaikan
Tito menjelaskan, pembiayaan perbaikan dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Jika APBD terbatas, Pemda bisa memanfaatkan mekanisme hibah, baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota lain dengan kemampuan fiskal lebih kuat.
Masyarakat yang mampu juga didorong ikut bergotong royong membantu perbaikan.
Pemerintah pusat tidak menutup kemungkinan memberikan dukungan anggaran.
Saat ini, pemerintah masih memetakan daerah yang mampu memperbaiki secara mandiri dan daerah yang membutuhkan bantuan.
“Kita belum menghitung secara nasional. Itu masih dalam proses,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri mengingatkan agar Pemda menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan agar tidak menimbulkan dampak lebih luas bagi masyarakat.
Ia menegaskan, kegiatan ekonomi tidak boleh terhenti meski terjadi kerusuhan di sejumlah wilayah sejak 25 Agustus 2025.
Langkah Antisipasi Pemda
Untuk menjaga situasi kondusif, Tito meminta Pemda segera menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ia juga mendorong dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, serta penyelenggaraan kegiatan yang menumbuhkan kedamaian, seperti doa bersama lintas elemen.
Pemda juga diminta menggencarkan program prorakyat, seperti pasar murah dan penyaluran bantuan sosial, sekaligus menunda kegiatan seremonial yang berpotensi memboroskan anggaran.
“Tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi. Laksanakan secara sederhana,” katanya.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan pihaknya menunda izin perjalanan luar negeri bagi kepala daerah.
Ia meminta kepala daerah, terutama yang wilayahnya rawan, tetap berada di daerah masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama Forkopimda. (rls/idr)
