MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Ahmad Muzani Ungkap Langkah Selanjutnya!
PASUNDAN EKSPRES.ID – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026).
Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada pimpinan MPR dalam pertemuan tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat tersebut dalam konferensi pers setelah pertemuan.
Ia menjelaskan bahwa Gibran datang untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti.
Pertemuan antara Gibran dan pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit.
Setelah menyerahkan surat, Gibran meninggalkan Gedung Nusantara III tanpa memberikan keterangan kepada awak media yang telah menunggu di lokasi.
Kedatangan Gibran ke kompleks parlemen berlangsung sekitar pukul 11.15 WIB. Ia kemudian meninggalkan gedung sekitar pukul 11.37 WIB. Pertemuan tersebut menjadi perkembangan terbaru setelah kabar pengunduran dirinya dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sehari sebelumnya.
Ahmad Muzani Benarkan MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Gibran datang langsung menemui pimpinan majelis untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta agar lembaga tersebut segera memproses dokumen yang telah disampaikan.
Muzani mengatakan bahwa pembicaraan dengan Gibran berlangsung singkat dan tidak banyak membahas persoalan lain di luar maksud kedatangannya.
"Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis," kata Ahmad Muzani dalam konferensi pers di Gedung MPR, Kamis (12/11/2026).
Muzani juga menjelaskan bahwa surat pengunduran diri yang sama telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dengan demikian, surat pengunduran diri tersebut telah disampaikan kepada dua pihak yang disebut dalam keterangan Ketua MPR, yakni Presiden dan pimpinan MPR.
Namun, Muzani tidak menjelaskan alasan Gibran mengundurkan diri ketika bertemu dengan pimpinan majelis. Pertemuan tersebut lebih difokuskan pada penyampaian surat dan permintaan agar proses administrasi serta ketatanegaraan segera ditindaklanjuti.
MPR Segera Gelar Rapat untuk Menindaklanjuti Surat Gibran
Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR berencana mengadakan rapat pimpinan pada Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut menjadi langkah awal untuk membahas tindak lanjut surat yang telah disampaikan langsung oleh Wakil Presiden.
Ahmad Muzani mengatakan bahwa setelah rapat pimpinan, MPR akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Rapat gabungan tersebut diperlukan untuk membahas langkah berikutnya terkait pengunduran diri Gibran dan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.
Muzani menyampaikan, "Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar MPR segera memproses surat tersebut. Dan hari ini pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," ujarnya.
Langkah tersebut menjadi perhatian karena pengunduran diri seorang wakil presiden berkaitan langsung dengan ketentuan konstitusi.
MPR perlu membahas mekanisme yang berlaku apabila jabatan tersebut dinyatakan kosong.
Prabowo Diberi Waktu 14 Hari untuk Mengusulkan Dua Nama Calon Wapres
Dalam keterangannya, Ahmad Muzani juga menjelaskan mengenai batas waktu yang diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan nama calon wakil presiden pengganti.
Menurut Muzani, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan dari MPR dikeluarkan untuk menyampaikan dua nama calon wakil presiden.
Ia mengatakan, "Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," kata Muzani.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam ketentuan itu dijelaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Artinya, proses pengisian jabatan wakil presiden tidak dilakukan secara otomatis melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Ada mekanisme konstitusional yang melibatkan MPR dan pengajuan dua nama calon dari Presiden.
Muzani menyebut MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru sesuai mekanisme tersebut.
Gibran Datang Langsung ke Gedung MPR, Pertemuan Berlangsung 20 Menit
Sebelum surat pengunduran diri diterima, kedatangan Gibran ke Kompleks Parlemen sempat menjadi perhatian awak media.
Gibran tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.15 WIB pada Kamis (12/11/2026). Ia kemudian mengikuti pertemuan tertutup bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah pimpinan majelis.
Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Setelah selesai, Gibran keluar dari gedung dan langsung menuju kendaraan yang telah menunggu di area kompleks parlemen.
Tim lapangan melaporkan bahwa Gibran tidak memberikan komentar ketika tiba maupun saat meninggalkan lokasi.
Ia memilih langsung meninggalkan kawasan parlemen setelah bertemu dengan pimpinan MPR.
Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan keterangan kepada wartawan mengenai tujuan kedatangan Gibran. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa pertemuan dilakukan untuk menyerahkan surat pengunduran diri sekaligus meminta MPR segera memprosesnya.
Hingga Kamis siang, perhatian kemudian tertuju pada rapat pimpinan MPR dan rapat gabungan yang akan membahas tindak lanjut surat tersebut, termasuk mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan wakil presiden.
