MUI Resmi Haramkan Vape, Penggunaan hingga Produksi dan Jual Beli Ikut Dilarang
PASUNDANEKSPRES.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
MUI Resmi Haramkan Vape, Penggunaan hingga Produksi dan Jual Beli Ikut Dilarang
Dalam fatwa di mana MUI resmi haramkan vape, MUI tidak hanya menetapkan keharaman penggunaan vape, tetapi juga mencakup aktivitas produksi hingga jual beli produk rokok elektrik. Dengan demikian, ketentuan yang dikeluarkan lembaga tersebut menyasar berbagai aktivitas yang berkaitan dengan peredaran vape di masyarakat.
Keputusan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama risiko terhadap kesehatan, dampak terhadap lingkungan, serta potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
MUI Sebut Vape Membahayakan Kesehatan dan Berpotensi Disalahgunakan
Dalam ketentuan umum fatwa, MUI menjelaskan bahwa rokok elektronik atau vape merupakan perangkat bertenaga baterai maupun sumber daya lainnya yang digunakan untuk memanaskan zat tertentu hingga menghasilkan uap atau aerosol untuk dihirup pengguna.
Cairan yang digunakan dalam perangkat tersebut dapat mengandung nikotin, gliserin, serta bahan penambah rasa.
MUI juga memberikan perhatian khusus terhadap kandungan nikotin. Senyawa alkaloid yang secara alami terdapat dalam tanaman tembakau maupun dapat diperoleh melalui proses sintesis tersebut memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf dan bersifat adiktif.
Selain berpotensi menimbulkan ketergantungan, nikotin juga dinilai memiliki dampak negatif terhadap kesehatan.
Atas sejumlah pertimbangan tersebut, MUI menetapkan penggunaan vape sebagai sesuatu yang haram. Ketentuan ini juga didasarkan pada prinsip sadd al-dzariah, yakni upaya mencegah sesuatu yang berpotensi menjadi jalan menuju perbuatan yang dilarang.
Dalam konteks ini, MUI menyoroti kemungkinan perangkat vape disalahgunakan sebagai media konsumsi maupun peredaran narkotika dan zat terlarang lainnya.
Produksi dan Jual Beli Vape Juga Diharamkan
Salah satu poin penting dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 adalah cakupan larangan yang tidak berhenti pada penggunaan pribadi.
MUI secara tegas menetapkan bahwa memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape juga hukumnya haram.
Ketentuan tersebut memperluas objek fatwa, karena mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan peredaran produk di masyarakat.
Selain itu, penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga secara khusus dinyatakan haram.
Dengan demikian, terdapat tiga ketentuan hukum utama dalam fatwa tersebut, yakni:
- Penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
- Penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
- Produksi dan/atau perdagangan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
MUI Desak Pemerintah Susun Aturan Pelarangan Vape
Tidak hanya mengeluarkan ketentuan hukum, MUI juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti fatwa tersebut.
Salah satu rekomendasi utamanya ditujukan kepada Presiden bersama DPR agar segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape, termasuk ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar.
MUI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik demi melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif produk tersebut.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga turut menjadi perhatian. MUI menilai kebijakan pengendalian vape perlu dilakukan secara terpadu agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dalam rekomendasinya, MUI meminta Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan terhadap produk vape serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.
Kementerian Perindustrian juga direkomendasikan melarang izin industri vape serta mengevaluasi kebijakan perizinan industri tersebut dengan mempertimbangkan potensi penyalahgunaannya.
Adapun Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
BNN dan Aparat Penegak Hukum Diminta Tutup Celah Peredaran Narkoba
Perhatian MUI terhadap potensi penyalahgunaan vape juga tercermin dalam rekomendasi yang ditujukan kepada BNN dan aparat penegak hukum.
Keduanya diminta menutup berbagai celah peredaran narkoba yang memanfaatkan perangkat vape sebagai media penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi zat terlarang.
Penindakan tegas juga direkomendasikan terhadap segala bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk kegiatan yang berkaitan dengan narkotika, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di luar aspek penegakan hukum, MUI turut mendorong keterlibatan organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga dalam meningkatkan edukasi kepada masyarakat.
Sosialisasi mengenai keharaman penggunaan vape, risiko kesehatan, serta potensi penyalahgunaannya dinilai perlu diperkuat, terutama untuk melindungi kelompok anak-anak dan remaja.
Masyarakat juga diminta menghindari penggunaan rokok elektrik serta berperan aktif mencegah paparan dan ketergantungan nikotin pada generasi muda.
Berbeda dengan Fatwa Rokok Tahun 2009
Sebelum menetapkan fatwa mengenai vape, MUI telah lebih dahulu mengeluarkan ketetapan terkait hukum merokok pada 25 Januari 2009.
Dalam fatwa tersebut, merokok dinyatakan haram bagi anak-anak, ibu hamil, serta apabila dilakukan di tempat umum.
Sementara itu, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 secara khusus membahas rokok elektrik dengan cakupan ketentuan yang meliputi penggunaan, penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangan.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan MUI mengenai produk tembakau dan turunannya juga mencakup perkembangan penggunaan perangkat rokok elektronik.
Fatwa Berlaku Sejak Ditetapkan
Dalam ketentuan penutup, MUI menyatakan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari diperlukan perbaikan atau penyempurnaan, ketentuan tersebut dapat diperbarui sebagaimana mestinya.
MUI juga mengimbau seluruh umat Islam dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui serta menyebarluaskan isi fatwa tersebut.
Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 6 November 2026 Masehi.
Melalui ketetapan tersebut, MUI berharap upaya perlindungan masyarakat dari risiko kesehatan, ketergantungan nikotin, serta potensi penyalahgunaan perangkat vape dapat diperkuat melalui keterlibatan pemerintah, lembaga terkait, keluarga, dan masyarakat.
