Muncul Petisi Buka Ijazah Anggota DPR, Tembus Dukungan Hingga 19 Ribu

PASUNDANEKSPRES.ID - Sebuah petisi desakan agar riwayat pendidikan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diperiksa dan dibuka secara transparan menjadi sorotan publik.
Gelombang tuntutan itu menggema buntut dari polemik ijazah mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memicu perhatian publik.
Polemik tersebut turut memicu munculnya sejumlah petisi daring yang mengajak masyarakat untuk mendorong keterbukaan rekam jejak pendidikan para wakil rakyat, khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Salah satu petisi yang mengangkat persoalan serupa adalah petisi online berjudul "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!" yang diinisiasi oleh Farida Octavia melalui website change.org.
Berdasarkan pantauan Pasundan Ekspres pada Senin, 16 November 2026, petisi yang diinisiasi Farida Octavia tersebut berhasil mengumpulkan 19.924 tanda tangan.
Petisi tersebut ditujukan kepada Pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Dalam naskahnya, inisiator menilai rekam jejak pendidikan dan integritas moral anggota DPR merupakan bagian penting yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga legislatif saat ini berada di titik yang krusial. Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah," tulis petisi tersebut.
Melalui petisi ini, pembuat petisi mendesak pimpinan DPR RI untuk mewajibkan transparansi penuh rekam jejak dan dokumen pendidikan seluruh anggota DPR, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi secara terbuka kepada publik.
KPU dan kementerian terkait juga turut memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen yang diharapkan dapat diakses oleh masyarakat.
"Seluruh Anggota DPR RI untuk secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat," tegas petisi tersebut.
Petisi Lainnya Tembus 66 Ribu Dukungan
Gelombang desakan serupa juga disuarakan melalui petisi berjudul "Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR" dengan dukungan mencapai 66 ribu tanda tangan per Senin (16/11/2026) melalui website petisionline.com.
Petisi ini menyoroti pentingnya keterbukaan informasi pendidikan para anggota DPR agar masyarakat mengetahui latar belakang akademis mereka.
Pembuat petisi menilai persoalan tersebut bukan sekadar urusan administrasi. Di tengah besarnya kewenangan DPR dalam membuat undang-undang, menyusun anggaran, dan mengawasi pemerintah, masyarakat berhak mengetahui bahwa informasi dasar tentang pendidikan para anggota dapat diverifikasi secara mudah dan resmi.
"Kami meminta Pimpinan DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk segera menetapkan kebijakan transparansi ijazah dan riwayat pendidikan anggota DPR, serta mempublikasikan mekanisme verifikasi resmi di situs DPR selambat-lambatnya dalam 60 hari kerja. Kebijakan ini harus mencakup daftar pendidikan formal yang telah diverifikasi dan pembaruan data yang mudah diakses oleh masyarakat," tulis petisi tersebut.
(inm)
