Mundur dari Jabatan Wapres, Gibran Tetap Berhak atas Pensiun, Tunjangan, dan Rumah
PASUNDANEKSPRES.ID - Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).
Kendati mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir pada periode 2024-2029, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tetap berhak menerima sejumlah fasilitas dan hak pensiun.
Ketentuan mengenai hak tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Pada bagian penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, diterangkan bahwa setiap pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden pada dasarnya merupakan pemberhentian dengan hormat.
Status pemberhentian dengan hormat tersebut hanya dapat dikesampingkan apabila MPR melalui ketetapannya secara eksplisit menyatakan bahwa pemberhentian dilakukan dengan tidak hormat.
Lebih lanjut, Pasal 6 UU tersebut mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang mengakhiri masa jabatannya dengan pemberhentian secara hormat berhak mendapatkan uang pensiun.
"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir," sebagaimana tertera dalam ayat 2 pasal 6 UU 7/1978, Kamis (12/11/2026).
Tidak hanya memperoleh pensiun pokok, Gibran juga berhak menerima berbagai tunjangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pensiun bagi Pegawai Negeri.
Selain itu, terdapat fasilitas biaya rumah tangga yang mencakup penggunaan air, listrik, dan telepon. Biaya pemeliharaan kesehatan bagi dirinya beserta keluarga juga tetap menjadi hak yang diberikan.
UU tersebut turut mengatur hak atas satu unit rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Selain rumah, tersedia pula satu kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Adapun pembayaran pensiun bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya pemeliharaan kesehatan, mulai diberikan sejak bulan berikutnya setelah pemberhentian secara hormat.
Ketentuan lainnya tercantum dalam Pasal 11 UU yang sama. Pasal tersebut menyatakan bahwa mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden juga berhak memiliki staf yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri.
