Pemerintah Respons Aksi Greenpeace di Bundaran HI, Soroti Penanganan Karhutla dan Stimulus Ekonomi

PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah merespons aksi Greenpeace Indonesia yang membentangkan spanduk protes di Patung Selamat Datang, kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Pemerintah menyatakan menghormati kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat sekaligus menegaskan upaya penanganan krisis iklim dan perlindungan daya beli masyarakat terus dilakukan.

Pemerintah Respons Aksi Greenpeace di Bundaran HI

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan pemerintah memahami kekhawatiran Greenpeace mengenai dampak krisis iklim dan meningkatnya biaya hidup. Menurut dia, persoalan tersebut juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden," ujar Syahganda dalam keterangannya dikutip detik.com, Rabu (21/10/2026).

Syahganda menjelaskan, pemerintah memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Salah satu kebijakan tersebut adalah paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp 26,34 triliun. Paket ini mencakup bantuan beras sebanyak 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat.

Pemerintah juga mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) agar tidak naik hingga akhir 2026 serta menambah pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton.

"Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp 26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan," kata Syahganda.

Menurut dia, penambahan pasokan beras diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan, sedangkan kebijakan harga BBM ditujukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi.

Syahganda menambahkan, pemerintah terbuka terhadap masukan Greenpeace, termasuk data dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi kementerian terkait.

"Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan," ujarnya.

Pemerintah Kerahkan Personel dan Operasi Modifikasi Cuaca

Sementara itu, dilansir dari Tempo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus berupaya menangani berbagai bencana di Indonesia, termasuk kebakaran hutan dan lahan.

Prasetyo menyatakan pemerintah tidak menghendaki terjadinya bencana maupun membiarkan dampaknya berlarut-larut. Menurut dia, penanganan karhutla dilakukan melalui pengerahan personel darat, armada udara, dan relawan.

Ia menjelaskan, pemadaman kebakaran di lahan gambut membutuhkan penanganan khusus karena karakteristiknya berbeda dengan tanah mineral. Karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan api sekaligus mengurangi dampak kebakaran.

Prasetyo juga menegaskan pemerintah akan menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Sanksi berat, termasuk pencabutan izin korporasi, dapat dijatuhkan kepada perusahaan yang terbukti melanggar.

Selain penegakan hukum, pemerintah menggencarkan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Prasetyo menilai faktor manusia menjadi salah satu penyebab utama terjadinya karhutla.

Dalam penanganan kebakaran, pemerintah juga mengintensifkan operasi modifikasi cuaca (OMC) di empat provinsi, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Prasetyo mengatakan pemerintah mencoba menggunakan dry ice untuk membantu memecah asap agar sinar matahari dapat masuk dan mendukung pembentukan benih awan hujan. Setelah itu, operasi modifikasi cuaca dilakukan menggunakan natrium klorida (NaCl).

Greenpeace Soroti Krisis Iklim dan Beban Ekonomi

Aksi Greenpeace Indonesia berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam aksi tersebut, para aktivis membentangkan dua spanduk besar dari atas Patung Selamat Datang di Bundaran HI pada Selasa pagi. Salah satu spanduk bertuliskan "Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup" dan diarahkan ke utara, menuju Istana Merdeka.

Sementara itu, spanduk lainnya bertuliskan "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?" dan menghadap ke selatan Bundaran HI. Sejumlah poster berwarna kuning juga terlihat di lokasi, salah satunya memuat pesan "Melindungi lingkungan = Melindungi kualitas hidup".

Spanduk dan poster tersebut dibentangkan untuk mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim yang dinilai semakin mengancam kualitas hidup masyarakat. Spanduk kemudian diturunkan sekitar pukul 08.10 WIB.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap dampak krisis iklim dan bencana ekologis.

Menurut Jeanny, cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan serta kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan.

"Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi," tutur Jeanny dalam keterangan tertulis.

Ia mencontohkan kabut asap berkepanjangan sebagai salah satu dampak krisis ekologis yang membebani masyarakat. Selain menimbulkan gangguan kesehatan, kabut asap dapat menghambat aktivitas ekonomi sehari-hari.

Di tengah kondisi tersebut, Greenpeace menilai masyarakat menghadapi tekanan tambahan berupa kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Melalui aksi tersebut, Greenpeace mendorong pemerintah agar penanganan krisis iklim berjalan seiring dengan kebijakan perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat. Organisasi lingkungan itu menilai perlindungan lingkungan berkaitan langsung dengan kualitas hidup, kesehatan, serta keberlangsungan penghidupan warga.

Pemerintah, di sisi lain, menyatakan upaya penanganan karhutla, stabilisasi harga pangan, dan pemberian stimulus ekonomi terus dijalankan. Pemerintah juga membuka ruang bagi Greenpeace untuk menyampaikan data serta rekomendasi sebagai bahan evaluasi kebijakan lebih lanjut.

(ipa)