Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Pengacara Syahrul Yasin Limpo Ajukan Permintaan Saksi kepada Presiden hingga Jusuf Kalla

K
Khoirul AnsoriEditor: Khoirul Ansori
|09:39 WIB
Bagikan:
Pengacara Syahrul Yasin Limpo Ajukan Permintaan Saksi kepada Presiden hingga Jusuf Kalla
Pengacara Syahrul Yasin Limpo Ajukan Permintaan Saksi kepada Presiden hingga Jusuf Kalla

PASUNDAN EKSPRES - Tim pengacara mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), telah mengajukan permohonan agar sejumlah tokoh penting bersedia menjadi saksi yang meringankan dalam kasus yang dihadapinya. Permintaan ini telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Kami telah mengirim surat resmi kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menko Perekonomian, dan Pak Jusuf Kalla. Mereka semua mengenal baik Pak SYL," ujar pengacara SYL, Djamaludin Koedoeboen, di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024). Menurut Djamaludin, tokoh-tokoh tersebut mengetahui kinerja SYL selama menjabat sebagai menteri, dan kesaksian mereka sangat diperlukan.

"Permasalahan ini muncul pada masa pandemi COVID-19, di mana ada diskresi dari Presiden maupun menteri terkait situasi tertentu. Kami berharap Bapak Presiden dapat memberikan keterangan, mengingat Pak SYL adalah salah satu pembantu beliau dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Djamaludin mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada balasan dari pihak-pihak yang diminta menjadi saksi. Namun, pihaknya telah menyiapkan alternatif lain jika Jokowi, Ma'ruf, Airlangga, dan JK tidak dapat memberikan kesaksian.

"Kami sudah memiliki rencana lain jika Bapak Presiden atau lainnya berhalangan karena kesibukan negara," tambahnya.

SYL didakwa atas tuduhan pemerasan dan penerimaan gratifikasi senilai Rp 44,5 miliar. Tuduhan tersebut melibatkan dua mantan anak buahnya, yakni Sekjen Kementan nonaktif Kasdi Subagyono dan Direktur Kementan nonaktif M. Hatta, yang diadili dalam berkas perkara terpisah.

Pejabat Kementan yang menjadi saksi dalam persidangan mengungkapkan bahwa mereka harus mengumpulkan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi SYL. Kebutuhan tersebut termasuk sewa jet pribadi, perjalanan umrah, perjalanan ke Brasil dan Amerika Serikat, sapi kurban, serta produk perawatan kulit untuk anak dan cucu SYL. 

Selain itu, pejabat Kementan juga diduga membuat perjalanan dinas fiktif untuk mencairkan dana yang kemudian digunakan untuk memenuhi permintaan SYL. Kasus ini menunjukkan bagaimana dana publik disalahgunakan untuk keperluan pribadi para pejabat, yang menambah kompleksitas dalam penyelidikan korupsi di Kementerian Pertanian.

Berita Terbaru

Kualitas Udara di Bandung Memburuk, Warga Diminta Waspada

Kualitas Udara di Bandung Memburuk, Warga Diminta Waspada

Jawa Barat17 menit lalu
Tawuran di Petamburan Tanah Abang Kembali Pecah

Tawuran di Petamburan Tanah Abang Kembali Pecah

Nasional23 menit lalu
Desta Kembalikan Dana Endorse Bersama The Dudas, Tegaskan Soal Kehalalan Nafkah Anak

Desta Kembalikan Dana Endorse Bersama The Dudas, Tegaskan Soal Kehalalan Nafkah Anak

Lifestyle34 menit lalu
22 Syarat Wajib Cawapres Pengganti Gibran, Ijazah Bakal Diperiksa Ketat

22 Syarat Wajib Cawapres Pengganti Gibran, Ijazah Bakal Diperiksa Ketat

Nasional37 menit lalu
Cara Pesan Tiket Kereta Api Online Lewat HP, Praktis Tanpa Harus Antre di Stasiun

Cara Pesan Tiket Kereta Api Online Lewat HP, Praktis Tanpa Harus Antre di Stasiun

Nasional38 menit lalu
6.362 Guru SD di Subang Sudah Terverifikasi, Pendataan Terus Dilakukan

6.362 Guru SD di Subang Sudah Terverifikasi, Pendataan Terus Dilakukan

Headline41 menit lalu
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Dua Tim Dibentuk! Pelantikan Wapres Baru Dijadwalkan 9 Desember

MPR Siapkan Pengganti Gibran, Dua Tim Dibentuk! Pelantikan Wapres Baru Dijadwalkan 9 Desember

Nasional46 menit lalu
Kasus Firli Bahuri Tak Kunjung Tuntas, Kapolri Suyudi Didesak Beri Kepastian Hukum

Kasus Firli Bahuri Tak Kunjung Tuntas, Kapolri Suyudi Didesak Beri Kepastian Hukum

Nasional49 menit lalu
Janji Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar per Provinsi, Pemda Bingung Tunggu Petunjuk Teknis

Janji Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar per Provinsi, Pemda Bingung Tunggu Petunjuk Teknis

Nasional1 jam lalu
Dari Juru Parkir hingga Penyapu Jalan, Perjuangan Sudrajat Hidupi Keluarga

Dari Juru Parkir hingga Penyapu Jalan, Perjuangan Sudrajat Hidupi Keluarga

Headline1 jam lalu