Penyelidikan Dugaan Makar Terkait Penyadapan Presiden Prabowo Terus Berlanjut
PASUNDANEKSPRES.ID - Polri memastikan proses penyelidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto akan terus berlanjut.
Selain mengusut tindak pidana penyadapan, kepolisian juga tengah menelusuri kemungkinan adanya unsur makar dalam perkara tersebut.
Selain mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, tiga perwira tinggi Polri lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Hingga kini, keempatnya baru dikenakan sangkaan terkait tindak pidana penyadapan dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Polri menegaskan bahwa penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada dugaan penyadapan ilegal. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa penyidik juga tengah mendalami dugaan makar yang diduga berkaitan dengan para tersangka.
"Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut," kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin saat dihubungi, Minggu (8/11/2026).
Peristiwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo disebut telah berlangsung sejak 2025. Persoalan tersebut kemudian berujung pada pemberhentian Listyo Sigit dari posisi Kepala Staf Kepresidenan oleh Prabowo pada Rabu (4/11).
Di sisi lain, Komisi III DPR RI dijadwalkan mengadakan rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada pekan depan. Pertemuan tersebut akan membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut," kata Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan bahwa rapat tersebut akan berlangsung pada Kamis (12/11). Ia juga memastikan jajaran pimpinan Komisi III DPR akan mengikuti pertemuan tersebut.
"Raker baru bisa dilaksanakan hari Kamis karena masa sidang DPR baru akan dibuka Selasa tanggal 10 November," ujar dia.
"Rapat kerja tersebut akan dipimpin langsung oleh saya selaku Ketua Komisi III, didampingi para wakil ketua yaitu Rano Alfath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni dan Ketua MKD Nazarudin Dek Gam," sambungnya.
Komisi III DPR menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses penanganan kasus penyadapan ilegal terhadap Prabowo hingga tuntas. Habiburokhman menegaskan bahwa seluruh pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
"Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," ujar dia.
Empat Jenderal Berstatus Tersangka
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access). Salah satu nama yang terseret dalam kasus ini adalah mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP).
"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Dua tersangka lainnya yang disebutkan adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Presiden Prabowo Subianto diduga menjadi salah satu korban dalam aksi penyadapan tersebut.
"Diduga telah melakukan telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujarnya.
