Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Prabowo Pisahkan Kemendikbud-Ristek menjadi 3 Kementerian Terpisah

P
Paramitha AuliaEditor: Paramitha Aulia
|10:48 WIB
Bagikan:
Prabowo Pisahkan Kemendikbud-Ristek menjadi 3 Kementerian Terpisah
Prabowo Pisahkan Kemendikbud-Ristek menjadi 3 Kementerian Terpisah (Image From: Screenshot/Instagram @prabowo)

PASUNDAN EKSPRES - Presiden Prabowo mengumumkan pemisahan Kementerian Pendidikan. Pada Minggu, 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengumumkan 53 menteri dan 56 wakil menteri di Kabinet Merah Putih.

Dalam acara yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Prabowo juga mengumumkan pemisahan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian terpisah. 

Pemisahan Kementerian Pendidikan 

Ketiga kementerian pecahan dari Kemendikbud-Ristek tersebut, di antaranya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan. 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Menteri: Abdul Mu'ti

Abdul Mu'ti merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia pendidikan, terutama di Muhammadiyah.

BACA JUGA: Prabowo Umumkan Menteri dan Wamen Kabinet Merah Putih, Ini Dia Daftarnya!

BACA JUGA: Daftar Lengkap 56 Wakil Menteri Pada Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Ia pernah menjabat sebagai Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah dan sekretaris umum di Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama dua periode. 

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Menteri: Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro

Sebelumnya, Satryo menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi selama periode 1999-2007.

Ia adalah guru besar di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

Satryo memperoleh gelar Ph.D di bidang teknik mesin dari University of California, Berkeley, dan aktif menulis publikasi ilmiah. 

Kementerian Kebudayaan

Menteri: Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc

Fadli Zon adalah mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berpengalaman dan aktif di Partai Gerindra.

Ia meraih gelar sarjana di bidang Sastra Rusia dari Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikan magister di London School of Economics.

Selain itu, Fadli Zon memiliki gelar doktor di bidang sejarah dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI.

(ipa)

Berita Terbaru

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional20 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional22 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional23 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional24 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional27 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline28 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional36 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional37 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional41 menit lalu
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Nasional41 menit lalu