Respons Polemik Putusan MK, Jimly Asshiddiqie Usulkan Syarat Ijazah Capres-Cawapres Dihapus

PASUNDAN EKSPRES.ID — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, melontarkan gagasan mengejutkan terkait regulasi pemilihan umum presiden di Indonesia mengenai syarat ijazah capres-cawapres.
Jimly mengusulkan agar persyaratan kepemilikan ijazah bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dihapuskan dari ketentuan undang-undang.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Jimly saat berada di kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Gagasan ini muncul sebagai bentuk respons terhadap dinamika serta polemik panjang yang menyertai putusan MK terkait perkara gugatan ijazah.
Berdasarkan informasi yang beredar dalam unggahan akun media sosial @korelasimedia, usulan penghapusan syarat administratif pendidikan tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan bagi figur yang tidak memiliki dokumen ijazah formal. "Mantan Ketua MK usul syarat capres-cawapres dihapuskan, karena kasihan sama yang tidak punya ijazah," tulis kutipan dalam unggahan berita tersebut.
Pernyataan pakar hukum tata negara tersebut sontak memicu gelombang diskusi dan beragam tanggapan dari publik di ruang digital.
Usulan Syarat Ijazah Capres-cawapres
Sejumlah poin penting yang menjadi sorotan utama dari usulan Jimly Asshiddiqie ini meliputi:
- Penghapusan Syarat dalam Undang-Undang: Jimly mengusulkan agar klausul mengenai syarat ijazah formal bagi kandidat capres maupun cawapres dicabut atau dihapus dari regulasi undang-undang kepemiluan.
- Latar Belakang Polemik Hukum: Usulan tersebut dicetuskan sebagai tanggapan langsung atas ramainya polemik pascaputusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkara keabsahan ijazah.
- Pertimbangan Kesetaraan Kandidat: Alasan penghapusan syarat tersebut dikaitkan dengan empati terhadap pihak-pihak yang tidak mengantongi dokumen ijazah formal agar tetap memiliki ruang pencalonan.
Dalam kesempatan terpisah di Gedung MK, Jimly menilai bahwa polemik berkepanjangan seputar administrasi ijazah membuat energi bangsa habis terkuras.
Menurutnya, penilaian kelayakan seorang calon pemimpin nasional seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada kedaulatan rakyat melalui transparansi rekam jejak.
"Yang penting dikasih tahu. Ini tamat SD, ini cuman tamat TK. Iya kan? Dia enggak punya sarjana. Tapi kalau rakyat percaya, dipilih. Kenapa enggak begitu kita?" tutur Jimly Asshiddiqie.
Dalam diskusi terpisah di kanal YouTube Total Politik, pakar hukum tata negara tersebut kembali menegaskan pandangannya bahwa kepercayaan pemilih jauh lebih esensial dibandingkan sekadar dokumen kelulusan formal.
"Untuk pendidikan politik kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, presiden dan wakil presiden enggak usahlah (pakai syarat ijazah). Supaya ada orang yang enggak sekolah sekalipun, kalau rakyat bisa percaya, kenapa tidak?" urai Jimly.
