SAFEnet dan Remotivi Catat 127 Konten Kena Takedown, 74 Persen atas Permintaan Komdigi
PASUNDANEKSPRES.ID - Praktik penghapusan konten (takedown) di platform digital kembali menjadi sorotan.
Pemantauan yang dilakukan Remotivi bersama SAFEnet menemukan sebanyak 127 konten media sosial mengalami penghapusan sepanjang April hingga November 2026.
SAFEnet dan Remotivi Catat 127 Konten Kena Takedown, 74 Persen atas Permintaan Komdigi
Dari jumlah tersebut, 74 persen takedown terjadi atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Temuan tersebut memperlihatkan besarnya peran pemerintah dalam proses moderasi konten di ruang digital. Sementara itu, sebanyak 26 persen penghapusan lainnya dilakukan berdasarkan pedoman komunitas atau Community Guidelines yang diterapkan masing-masing platform.
Data tersebut dihimpun dari laporan masyarakat yang dikumpulkan kedua organisasi selama periode pemantauan. Hasilnya menunjukkan bahwa konten yang mengalami penghapusan tidak hanya berkaitan dengan demonstrasi, tetapi juga kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat dan pemerintahan, hingga isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kritik Prabowo dan Pemerintahan Mendominasi Konten yang Dihapus
Berdasarkan pengelompokan topik dalam penelitian SAFEnet dan Remotivi yang dilansir dari Instagram suara_nusantara, kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto serta kritik terhadap pejabat dan pemerintahan menjadi dua kategori terbesar dalam temuan takedown.
Masing-masing kategori mencatat 32 konten atau 25,2 persen dari total 127 konten yang dilaporkan.
Berikutnya, konten terkait demonstrasi menempati posisi ketiga dengan 16 konten atau 12,6 persen. Sementara itu, konten mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai 13 konten atau 10,2 persen.
Topik lainnya meliputi kritik terhadap gaji DPR sebanyak tujuh konten (5,5 persen), kritik terhadap penegakan hukum sebanyak tujuh konten (5,5 persen), serta kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih sebanyak enam konten (4,7 persen).
Selain itu, terdapat lima konten (3,9 persen) yang membahas kritik terhadap DPR dan legislasi di luar persoalan gaji, dua konten (1,6 persen) mengenai Papua, serta tujuh konten (5,5 persen) dalam kategori lainnya.
74 Persen Takedown Berasal dari Permintaan Komdigi
Dari keseluruhan 127 laporan konten yang mengalami takedown sepanjang April-November 2026, penelitian SAFEnet dan Remotivi mencatat 74 persen penghapusan dilakukan atas permintaan Komdigi.
Sementara itu, 26 persen lainnya didasarkan pada Community Guidelines atau pedoman komunitas platform digital.
Komdigi Akui Turunkan 486 Konten Terkait Demonstrasi
Polemik penghapusan konten semakin menguat setelah Komdigi mengakui telah menurunkan 486 konten media sosial yang berkaitan dengan demonstrasi pada akhir Agustus 2026.
Pengakuan tersebut disampaikan dalam proses klarifikasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sebelumnya, Komdigi sempat membantah melakukan pembatasan akses internet ketika dimintai keterangan oleh lembaga tersebut.
Komdigi menyebut penurunan ratusan konten itu dilakukan melalui patroli siber karena terdapat dugaan pelanggaran hukum dan unsur kekerasan.
Namun, tindakan tersebut tetap memerlukan penjelasan mengenai jenis konten yang diturunkan, ketentuan yang dilanggar, serta dasar hukum yang digunakan pemerintah dalam meminta platform melakukan penghapusan.
(ipa)
