Sah! Kabinet Israel telah Menyetujui Kesepakatan Gencatan Senjata

PASUNDAN EKSPRES - Kabinet Israel telah menyetujui kesepakatan gencatan senjata. Pemerintah Israel telah menyetujui kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera dengan Hamas, yang dijadwalkan mulai berlaku pada Minggu pagi.

Kesepakatan ini dicapai setelah diskusi panjang hingga larut malam, meskipun dua menteri sayap kanan menentang persetujuan tersebut.

Kabinet Israel telah Menyetujui Kesepakatan Gencatan Senjata 

Menurut kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, kabinet keamanan sebelumnya merekomendasikan ratifikasi atau pengakuan resmi terhadap kesepakatan ini dengan alasan bahwa hal itu mendukung tujuan perang.

Mediator Qatar mengumumkan bahwa kesepakatan akan efektif mulai pukul 08.30 waktu setempat pada hari Minggu (19/1). 

Dilansir BBC News, pada fase pertama yang berlangsung selama enam minggu, 33 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas di Gaza selama 15 bulan terakhir akan dibebaskan dengan imbalan ratusan tahanan Palestina di penjara Israel.

Pasukan Israel juga akan menarik diri dari wilayah padat penduduk di Gaza. Selain itu, ratusan truk bantuan akan diizinkan masuk setiap hari ke Gaza.

Fase kedua akan berfokus pada pembebasan sisa sandera, penarikan penuh pasukan Israel, dan pemulihan ketenangan berkelanjutan.

Sementara itu, fase ketiga akan melibatkan rekonstruksi Gaza yang diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun dan pengembalian jenazah sandera yang tersisa.

Meskipun kesepakatan ini disetujui, terdapat perpecahan dalam pemerintahan Israel.

Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kesepakatan ini, khususnya terkait pembebasan tahanan Palestina yang dijatuhi hukuman seumur hidup.

Dia bahkan mengancam akan menarik partainya dari koalisi jika kesepakatan disetujui.

Sementara itu, Gaza terus mengalami penderitaan meskipun kesepakatan telah diumumkan. Sejak Rabu malam, serangan udara Israel dilaporkan telah menewaskan 117 orang, termasuk anak-anak.

Pasokan bantuan yang minim, kerusakan infrastruktur, dan fasilitas kesehatan yang tidak berfungsi semakin memperburuk kondisi.

Namun, mediator Qatar dan Mesir telah mengupayakan mekanisme untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan, termasuk pembentukan ruang operasi bersama yang melibatkan berbagai pihak, seperti Mesir, Qatar, Amerika Serikat, Palestina, dan Israel.

(ipa)