Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

F
Fahrizal Abdul MEditor: Dobi Maulana
|15:20 WIB
Bagikan:
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026
MPR RI membahas perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026. (Foto: MPR)

PASUNDANEKSPRES.ID - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan ulang sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Agenda yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026 kini bergeser menjadi 9 Desember 2026.

Perubahan tersebut muncul setelah sejumlah fraksi di MPR mengusulkan penyesuaian jadwal. Padatnya kegiatan kedewanan di DPR dan DPD, termasuk rapat komisi serta kunjungan kerja, menjadi salah satu pertimbangan yang disampaikan dalam pembahasan tersebut.

Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa usulan pengunduran jadwal akan dibahas melalui rapat gabungan pimpinan MPR bersama fraksi-fraksi.

"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9. Diundur ya," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Sebelumnya, MPR telah menetapkan 2 Desember 2026 sebagai tanggal pelaksanaan sidang paripurna. Keputusan tersebut diambil melalui rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026), setelah lembaga tersebut menerima surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026.

Meski jadwal mengalami perubahan, agenda utama sidang tidak berubah. MPR tetap akan menggelar pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wakil Presiden baru untuk mengisi jabatan yang kosong.

MPR Persiapkan Verifikasi Dua Calon Wapres

Selain penyesuaian tanggal sidang, proses pemeriksaan persyaratan calon juga menjadi perhatian dalam persiapan pemilihan. Habiburokhman menilai tahapan verifikasi perlu dipersiapkan lebih awal agar seluruh dokumen calon dapat diperiksa dalam waktu yang tersedia.

Ia menjelaskan bahwa tim verifikasi akan mengupayakan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah ijazah calon, baik dari tingkat pendidikan menengah maupun perguruan tinggi.

"Yang paling krusial kan ijazah, misalnya. Ijazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku," imbuhnya.

Pemeriksaan tidak hanya mencakup dokumen pendidikan. Persyaratan kesehatan, tes bebas narkoba, serta dokumen dari pengadilan juga perlu dipersiapkan sebelum proses pemilihan berlangsung.

Habiburokhman mengusulkan agar rumah sakit yang sebelumnya ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mulai membuka layanan pemeriksaan bagi calon yang berpotensi diajukan. Dengan begitu, pemeriksaan kesehatan tidak harus menunggu seluruh tahapan administrasi dimulai.

Selain itu, terdapat dokumen yang perlu disiapkan dari pengadilan, yakni surat keterangan tidak pailit dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara selama lima tahun atau lebih.

Menurut Habiburokhman, pengurusan dokumen tersebut membutuhkan waktu sehingga persiapannya perlu dilakukan sejak dini. Ia berkaca pada pengalamannya ketika mengurus persyaratan administrasi Prabowo Subianto dalam proses pencalonan sebelumnya.

Prabowo Diminta Ajukan Dua Nama Calon Wapres

Dalam mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewajiban mengajukan dua nama calon kepada MPR.

Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Sementara itu, Pasal 46 ayat (2) UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur bahwa dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya harus disampaikan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Jika jadwal 9 Desember 2026 digunakan, batas waktu pengajuan dua nama calon tersebut jatuh pada 25 November 2026.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya telah mengirimkan surat kepada Presiden untuk meminta pengajuan dua nama calon pengganti Gibran.

MPR juga telah menyiapkan tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan persyaratan masing-masing calon sebelum mengikuti pemilihan.

Bagaimana Mekanisme Pemilihan Wapres Pengganti Gibran?

Setelah Presiden mengajukan dua nama, MPR akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan persyaratan yang disampaikan. Calon yang dinyatakan memenuhi ketentuan selanjutnya dapat mengikuti sidang paripurna.

Dalam sidang tersebut, anggota MPR akan memberikan suara untuk menentukan satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.

Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan dapat diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut.

Wakil Presiden terpilih kemudian akan ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan dilantik dalam sidang paripurna.

Berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti setelah jabatan tersebut dinyatakan kosong.

Dengan adanya perubahan jadwal menjadi 9 Desember 2026, persiapan administrasi dan verifikasi calon menjadi bagian penting dari tahapan yang harus diselesaikan sebelum sidang berlangsung.

Berita Terbaru

Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Lifestyle15 menit lalu
Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Lifestyle29 menit lalu
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Nasional29 menit lalu
Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Lifestyle35 menit lalu
Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Nasional39 menit lalu
Aksi Kompak Dokter Muda Unpad Acungkan Simbol Tiga Jari Saat Acara Pengambilan Sumpah

Aksi Kompak Dokter Muda Unpad Acungkan Simbol Tiga Jari Saat Acara Pengambilan Sumpah

Jawa Barat1 jam lalu
Menembus Batas Layar Komputer: Memaknai Hasil Nasional TKA di Era Digital

Menembus Batas Layar Komputer: Memaknai Hasil Nasional TKA di Era Digital

Opini1 jam lalu
Harga Apple Watch Series 12 dan Ultra 4 di Indonesia, Mulai Rp 7 Jutaan

Harga Apple Watch Series 12 dan Ultra 4 di Indonesia, Mulai Rp 7 Jutaan

Lifestyle1 jam lalu
Ratusan Truk Kopdes Mangkrak di Rorotan, Publik Pertanyakan Pemanfaatannya

Ratusan Truk Kopdes Mangkrak di Rorotan, Publik Pertanyakan Pemanfaatannya

Nasional2 jam lalu
MUI Haramkan Vape, ASN hingga PPPK di Jabar Bakal Dilarang Menggunakannya

MUI Haramkan Vape, ASN hingga PPPK di Jabar Bakal Dilarang Menggunakannya

Jawa Barat2 jam lalu