Soroti Ancaman Tambang Nikel di Raja Ampat, Haji Jalal: Jangan Korbankan Warisan Ekologis Demi Ekonomi Sesaat
JAKARTA-Isu “Save Raja Ampat” kembali mencuat ke permukaan setelah aksi damai sejumlah aktivis Greenpeace dan pemuda Papua pada acara Indonesia Critical Minerals Conference di Jakarta viral di media sosial.
Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Komisi XII, H. Jalal Abdul Nasir, Ak., menyampaikan keprihatinannya terhadap potensi kerusakan lingkungan akibat ekspansi tambang nikel di kawasan konservasi Raja Ampat.
Menurut Haji Jalal, panggilan akrabnya, Raja Ampat bukan hanya bagian dari kekayaan alam Indonesia, tetapi merupakan salah satu warisan ekologis dunia yang harus dijaga bersama.
"Dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, wilayah ini tidak layak dijadikan korban demi kepentingan pertumbuhan ekonomi jangka pendek," kata Haji Jalal melalui rilisnya, Rabu (4/6).
Ia juga menekankan pentingnya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan hidup.
Sebagai bagian dari Komisi XII yang membidangi energi dan sumber daya mineral, Haji Jalal mendorong Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin usaha pertambangan di kawasan Raja Ampat.
Ia juga mendukung langkah Menteri Investasi/BKPM yang akan memanggil para pemegang izin tambang nikel untuk menjelaskan dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.
Haji Jalal juga menyoroti pentingnya melibatkan audit independen berbasis kajian ekologis, sosial, dan budaya sebelum ada keputusan lanjutan terkait eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah sensitif seperti Raja Ampat.
Ia menilai pendekatan yang hanya berorientasi pada nilai komoditas tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan akan menjadi bumerang bagi bangsa.
Tak hanya itu, ia mengapresiasi keberanian dan kepedulian para pemuda Papua serta aktivis lingkungan yang menyuarakan aspirasi mereka secara damai dan konstruktif. Menurutnya, suara seperti ini harus dihargai, bukan dibungkam.
"Kami mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, masyarakat adat dan komunitas sipil, untuk menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip utama investasi nasional," ujarnya .
Menjaga kelestarian Raja Ampat, kata dia, bukan hanya tanggung jawab masyarakat Papua, tetapi seluruh rakyat Indonesia.
Komisi XII DPR RI, tambahnya, siap mengawal isu ini melalui mekanisme pengawasan dan pembahasan kebijakan di tingkat parlemen agar tidak terjadi kerusakan permanen di kawasan Raja Ampat.
"Kami tegaskan, pembangunan yang menghancurkan lingkungan hidup bukanlah sebuah kemajuan, melainkan kemunduran," ucap Haji Jalal.(add)
