Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Status DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Telah Hilang Sejak 15 Februari, Ini Kata Baleg DPR

I
Inessia Nabila MEditor: Inessia Nabila M
|10:31 WIB
Bagikan:
Status DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Telah Hilang Sejak 15 Februari, Ini Kata Baleg DPR
Status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara telah hilang sejak 15 Februari lalu. (Foto: Pixabay/javaistan)

PASUNDAN EKSPRES - Berikut penjelasan Baleg DPR terkait status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara telah hilang sejak 15 Februari lalu.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyatakan, Jakarta telah kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara sejak 15 Februari 2024 lalu.

Hal ini merupakan implikasi dari UU tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) sehingga Jakarta kini tidak berstatus sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI).

Oleh sebab itu, Baleg DPR RI akan segera mengadakan rapat dengan Menteri Dalam Negeri guna membahas RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) imbas status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara telah hilang.

"RUU DKI itu dia kehilangan status tanggal 15 Februari kemarin, kan itu implikasi dari UU IKN, 2 tahun itu kan berakhir 15 Februari. Sekarang DKI ini tidak ada statusnya. Nah itu yang membuat kita harus mempercepat (pembahasan RUU DKJ),” ucap Supratman dalam keterangannya pada Selasa, 5 Maret 2024.

Menurut Supratman, pembahasan RUU DKJ ini perlu dipercepat terkait hilangnya status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.

Politikus Gerindra itu juga memastikan Jakarta akan tetap menjadi daerah dengan kekhususan di bidang ekonomi, keuangan, hingga industri perdagangan yang nantinya dibicarakan kembali dalam pembahasan RUU DKJ.

"Sekarang DKI ini nggak ada statusnya. Itu yang membuat kita harus mempercepat. Nah, pikiran-pikiran terhadap kekhususan itulah yang melahirkan gagasan, salah satunya menyangkut soal Pasal 10, kan namanya daerah khusus," terangnya.

"Salah satu poinnya di samping daerah khusus buat bisnis, ekonomi, pusat perdagangan, pusat keuangan dan lain sebagainya,” sambungnya.

Adapun, Baleg DPR akan melakukan rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas RUU DKJ pada Kamis (7/3) dan menargetkan RUU DKJ ini bisa diselesaikan dalam waktu 10 hari.

“Kalau kita bisa raker lusa umpamanya, dalam waktu seminggu sampai 10 hari kerja sudah selesai, karena itu DKI sudah kehilangan status per 15 Februari kemarin,” ujarnya. (inm)

Berita Terbaru

Anggota Watimpres Rocky Gerung Sarankan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Ini Alasannya

Anggota Watimpres Rocky Gerung Sarankan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Ini Alasannya

Nasional9 menit lalu
6 Fakta Kasus Rumah Dinas TNI di Cijantung Diduga Jadi Markas Judi Online

6 Fakta Kasus Rumah Dinas TNI di Cijantung Diduga Jadi Markas Judi Online

Headline1 jam lalu
Jadwal MotoGP Mandalika 2026 Hari Ini, Sabtu 10 Oktober: Kualifikasi hingga Sprint Race, Digelar Siang Ini

Jadwal MotoGP Mandalika 2026 Hari Ini, Sabtu 10 Oktober: Kualifikasi hingga Sprint Race, Digelar Siang Ini

Olahraga1 jam lalu
Kabut Asap Sumatera Bikin Singapura Diselimuti Polusi, PSI Tembus 160 Jelang F1 GP 2026

Kabut Asap Sumatera Bikin Singapura Diselimuti Polusi, PSI Tembus 160 Jelang F1 GP 2026

Headline1 jam lalu
ADVERTISEMENT
Bupati Subang Targetkan 2.100 Ruang Kelas Rusak Tuntas Diperbaiki

Bupati Subang Targetkan 2.100 Ruang Kelas Rusak Tuntas Diperbaiki

Headline2 jam lalu
6 Promo Tanggal Kembar 10.10 di Subang, Siap-siap Berburu yang Hemat!

6 Promo Tanggal Kembar 10.10 di Subang, Siap-siap Berburu yang Hemat!

Lifestyle2 jam lalu
7 Ide Aktivitas Weekend Hemat, Seru Bersama Keluarga Tanpa Bikin Kantong Jebol

7 Ide Aktivitas Weekend Hemat, Seru Bersama Keluarga Tanpa Bikin Kantong Jebol

Lifestyle3 jam lalu
Rekomendasi Tempat Wisata Ramah Anak di Subang, Ada Berbagai Permainan Seru

Rekomendasi Tempat Wisata Ramah Anak di Subang, Ada Berbagai Permainan Seru

Lifestyle4 jam lalu
Program Jabar Sakola Resmi Diluncurkan, Bantu Tekan Angka Putus Sekolah

Program Jabar Sakola Resmi Diluncurkan, Bantu Tekan Angka Putus Sekolah

Jawa Barat5 jam lalu
Darurat Kekerasan di Sekolah, DPP AGPAII Desak Rekayasa Sosial Berbasis Sekolah Ramah Anak Masuk ke Dalam RUU Sisdiknas

Darurat Kekerasan di Sekolah, DPP AGPAII Desak Rekayasa Sosial Berbasis Sekolah Ramah Anak Masuk ke Dalam RUU Sisdiknas

Headline5 jam lalu