Suket Ijazah Wapres Gibran Dibatalkan MA, DPR Kini Hadapi Desakan Pemakzulan
PASUNDANEKSPRES.ID - Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata belum sepenuhnya mengakhiri polemik yang berkembang.
Meski surat keterangan atau suket ijazah Wapres Gibran dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, persoalan belum berhenti sampai di situ. Kini, perhatian beralih pada pelaksanaan putusan tersebut serta langkah DPR RI dalam menindaklanjuti sejumlah usulan yang telah diterima.
Isu ini kembali mencuat seiring dimulainya masa sidang DPR pada Selasa (10/11/2026). Berdasarkan agenda resmi, rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB. Sejumlah anggota DPR pun mulai berdatangan ke kompleks gedung parlemen.
Sehari sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa parlemen akan mulai memproses aspirasi yang sebelumnya masuk selama masa reses.
Dasco pun menyebut usulan tersebut berasal dari sejumlah organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi. Namun, belum ada keputusan mengenai bentuk tindak lanjut yang akan diambil.
"Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11/2026) dikutip dari Kompas.
Ia menjelaskan, pembahasan sebelumnya belum dapat dilakukan secara resmi karena DPR masih berada dalam masa reses.
MA Batalkan Suket Ijazah Wapres Gibran, Apa Isi Putusannya?
Sebelum DPR menerima berbagai usulan, MA telah lebih dahulu memutus perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.
Permohonan tersebut diajukan oleh Subhan Palal terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
Dokumen tersebut berkaitan dengan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Dalam petitum gugatannya, penggugat mengajukan empat permintaan kepada majelis hakim, yaitu:
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
3. Memerintahkan penarikan surat keterangan dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.
MA mengabulkan seluruh petitum tersebut. Putusan ini menjadi dasar hukum baru dalam persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang sebelumnya digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Tenggat Pelaksanaan Putusan Suket Ijazah Wapres Gibran dan Isu Pemakzulan
Selain putusan MA, aturan mengenai pelaksanaan putusan PTUN juga menjadi bagian dari perkembangan perkara ini.
Putusan MK Nomor 280/PUU-XXIV/2026 mengubah tenggat pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dari 60 hari kerja menjadi 14 hari kerja.
Pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril, menjelaskan perubahan tersebut kepada Kompas.com pada Rabu (4/11/2026).
"Jadi kalau sebelumnya itu ada waktu bagi pejabat TUN untuk menindaklanjuti putusan pengadilan selama 60 hari, nah sekarang diubah oleh MK menjadi 14 hari kerja, ya," kata Oce.
Menurutnya, apabila pejabat TUN tidak melakukan tindak lanjut dalam tenggat tersebut, keputusan yang menjadi objek perkara dapat dinyatakan batal secara otomatis sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, muncul pula isu pemakzulan Gibran. Namun, pembatalan dokumen pendidikan oleh MA tidak otomatis memberhentikan seseorang dari jabatan wakil presiden.
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden melalui DPR, MK, hingga MPR.
Artinya, apabila desakan pemakzulan benar-benar diproses, masih ada tahapan konstitusional yang harus dipenuhi.
(pm)
