Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Tak Ada Alasan Tunda, THR Pekerja Swasta Harus Lunas Sebelum H-7 Lebaran

P
Putri MelaniaEditor: Heru Ramdani
|14:10 WIB
Bagikan:
Tak Ada Alasan Tunda, THR Pekerja Swasta Harus Lunas Sebelum H-7 Lebaran
Ilustrasi uang THR. (Sumber: rizkyama's/Canva)

PASUNDANEKSPRES.ID - THR pekerja swasta dipastikan wajib dibayarkan penuh oleh perusahaan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan atau Idulfitri.

Ketentuan ini ditegaskan pemerintah melalui regulasi yang berlaku serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan di setiap tahunnya.

Ketentuan Penerima THR Pekerja Swasta

Aturan mengenai THR pekerja swasta memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Regulasi tersebut mengatur penerima, besaran, waktu pembayaran, hingga sanksi jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban.

Berikut lengkapnya:

  • Wajib diberikan kepada pekerja tetap.
  • Wajib diberikan kepada pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
  • Berlaku bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal 1 bulan secara terus menerus.
  • Tidak membedakan status karyawan selama hubungan kerja sah menurut hukum.
  • Berlaku untuk seluruh perusahaan tanpa melihat skala usaha.

Besaran THR Pekerja Swasta Berdasarkan Masa Kerja

Masa kerja 12 bulan atau lebih:

  • Berhak menerima THR sebesar 1 bulan upah penuh.
  • Upah yang dijadikan dasar perhitungan terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.

Masa kerja 1 bulan hingga kurang dari 12 bulan

  • Mendapatkan THR secara proporsional dengan rumus perhitungan: Masa kerja (bulan) ÷ 12 × 1 bulan upah.

Upah yang digunakan tetap mengacu pada gaji pokok dan tunjangan tetap.

Skema ini memastikan setiap pekerja yang telah memenuhi syarat masa kerja tetap memperoleh hak THR sesuai durasi kerja masing-masing, meskipun belum genap satu tahun.

Pembayaran THR pekerja swasta harus dilakukan paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Keagamaan dan wajib dilakukan secara penuh dan tidak boleh dicicil sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memastikan pelaksanaannya, pemerintah daerah diminta membentuk Posko Satgas THR yang berfungsi menerima pengaduan serta memberikan konsultasi apabila terdapat perusahaan yang belum menunaikan kewajibannya.

Perusahaan yang terlambat membayar THR pekerja swasta dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang seharusnya dibayarkan. Denda tersebut tidak menghapus kewajiban membayar pokok THR.

Di luar sanksi denda, perusahaan juga dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan, mulai dari teguran tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha.

Kepastian aturan THR pekerja swasta setiap tahun memberikan rambu yang jelas bagi perusahaan dan pekerja.

Hak pekerja terlindungi, sementara perusahaan memiliki pedoman teknis yang tegas terkait kewajiban pembayaran.

(pm)

Berita Terbaru

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Nasional11 jam lalu
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Nasional11 jam lalu
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Nasional12 jam lalu
SADAYA JAGA Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polisi Sisir Titik Keramaian hingga Gereja di Subang

SADAYA JAGA Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polisi Sisir Titik Keramaian hingga Gereja di Subang

Subang12 jam lalu
Jalan Santai HKN, Om Zein Tekankan Kesehatan Modal Utama Bangun Daerah

Jalan Santai HKN, Om Zein Tekankan Kesehatan Modal Utama Bangun Daerah

Purwakarta12 jam lalu
Pilkades Digital Dinilai Lebih Hemat dan Akurat, DPMD Jabar Bantu Alat Digital Untuk 1 TPS

Pilkades Digital Dinilai Lebih Hemat dan Akurat, DPMD Jabar Bantu Alat Digital Untuk 1 TPS

Subang13 jam lalu
Ketika Rumah Berubah Menjadi Tempat Berakhirnya Kehidupan

Ketika Rumah Berubah Menjadi Tempat Berakhirnya Kehidupan

Opini13 jam lalu
Bukan Atlet Yang Kalah Tapi Sportivitas Yang Mulai Padam

Bukan Atlet Yang Kalah Tapi Sportivitas Yang Mulai Padam

Opini13 jam lalu
ATR/BPN Buka Layanan Konsultasi Pertanahan di MPP Subang, Warga Tak Perlu Selalu ke Kantor

ATR/BPN Buka Layanan Konsultasi Pertanahan di MPP Subang, Warga Tak Perlu Selalu ke Kantor

Subang13 jam lalu
Disdikbud Subang Tekankan Pentingnya Verifikasi Data Guru TK

Disdikbud Subang Tekankan Pentingnya Verifikasi Data Guru TK

Subang13 jam lalu