Uang Pajak Rakyat Digunakan untuk Apa Saja? Ini Rincian Kontrak Rp14,69 Miliar untuk Raffi Ahmad
PASUNDANEKSPRES.ID – Penggunaan uang negara kembali menjadi sorotan publik. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer senilai total Rp14,69 miliar dari dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad.
Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan uang pajak masyarakat, terutama di tengah kebijakan pemerintah yang selama ini menggaungkan efisiensi anggaran.
Berdasarkan hasil penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total nilai kontrak yang tercatat mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Pengadaan tersebut berasal dari dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025–2026.
Dikutip dari sejumlah pemberitaan pada Selasa (10/11/2026), kontrak tersebut mencakup jasa promosi melalui media sosial, penayangan konten digital hingga kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan tertentu.
Rincian Kontrak Rp14,69 Miliar
ICW menemukan lima paket pengadaan dari Kemendikbudristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024.
Berikut rincian nilai kontraknya:
-
Penayangan video YouTube RANS Entertainment: Rp452.698.902.
-
Penayangan Instagram Reels @raffinagita1717: Rp205.893.300.
-
Penayangan Instagram Story @raffinagita1717: Rp575.655.000.
-
Jasa kehadiran dalam acara (event attendance): Rp2.521.329.200.
-
Penayangan konten TikTok @raffinagita1717: Rp144.423.600.
Total pengadaan dari Kemendikbudristek mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Rinciannya meliputi pengadaan jasa influencer pada Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 senilai Rp3.596.955.000.
Kemudian, jasa influencer untuk pembangunan BINS melalui Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2025 sebesar Rp3,6 miliar.
Terakhir, jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, melalui Ditjen Perikanan Tangkap pada 2026 senilai Rp3,6 miliar.
Dengan demikian, total tiga paket pengadaan dari KKP mencapai Rp10,79 miliar. Jika digabungkan dengan kontrak Kemendikbudristek, nilainya mencapai Rp14,69 miliar.
Uang Pajak Rakyat Digunakan untuk Apa Saja?
Temuan tersebut semakin menarik perhatian karena anggaran negara pada dasarnya berasal dari berbagai sumber penerimaan, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat.
Uang pajak yang masuk ke kas negara kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik melalui APBN.
Beberapa di antaranya meliputi:
-
Pendidikan: Pembiayaan sekolah, dana BOS, pembangunan fasilitas pendidikan hingga anggaran pendidikan.
-
Kesehatan: Pembiayaan layanan kesehatan, fasilitas rumah sakit dan program jaminan kesehatan.
-
Infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, transportasi dan fasilitas umum.
-
Bantuan sosial: Program perlindungan sosial dan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
-
Ketahanan pangan: Pembiayaan berbagai program pangan dan program prioritas pemerintah.
-
Pertahanan dan keamanan: Pembiayaan operasional lembaga negara, aparatur pemerintahan serta pertahanan nasional.
Karena itu, setiap pengeluaran yang bersumber dari APBN menjadi bagian dari perhatian masyarakat, terlebih ketika nilainya mencapai miliaran rupiah.
ICW Pertanyakan Efisiensi dan Manfaat Belanja Influencer
ICW menyoroti sejumlah persoalan dalam pengadaan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.
Namun, ICW mempertanyakan mengapa pengadaan jasa influencer bernilai miliaran rupiah masih dilakukan ketika pemerintah meminta kementerian dan lembaga melakukan penghematan.
Selain itu, ICW juga menyoroti urgensi penggunaan jasa influencer dari pihak eksternal. Pasalnya, kementerian sebenarnya telah memiliki perangkat hubungan masyarakat dan komunikasi publik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah transparansi proses pengadaan, kewajaran harga, persaingan penyedia jasa serta potensi konflik kepentingan.
ICW juga menilai besarnya popularitas seorang figur publik tidak otomatis menjamin efektivitas penggunaan anggaran negara.
Temuan tersebut bukan berarti telah membuktikan adanya tindak pidana. Namun, ICW mendorong agar pengadaan tersebut dievaluasi secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui kebutuhan, proses, hasil pekerjaan dan manfaat yang diperoleh negara.
Pada akhirnya, uang negara bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah perlu dipertanggungjawabkan karena bersumber dari penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat.
