Pojokan 332: Parlemen Lampu Merah
Pojokan 332: Parlemen Lampu Merah
Konon katanya, kehidupan bernegara diatur dari istana dan parlemen. Di sana ada sidang, fraksi, lobi-lobi, dan pidato kenegaraan yang dibacakan dengan suara berat seolah nasib rakyat sedang digodok dalam panci kebijakan. Padahal kehidupan rakyat sejatinya ada di lampu merah, bukan di gedung parlemen atau istana!
Di lampu merah, rakyat kecil bergelut, bersanding dengan sesama pencari 1000 perak. Lampu mereh adalah ruang rapat terbuka kaum jelata. Di sanalah sidang berlangsung setiap hari tanpa jeda masa reses, tanpa tunjangan kehormatan, tanpa perjalanan dinas, dan yang terpenting tanpa pendingin ruangan.
Di gedung parlemen orang berdebat tentang angka kemiskinan, di lampu merah orang berdebat melawan kemiskinan itu sendiri, merebut simpati dari remah-remah kehidupan.
Kalau di Senayan orang memperdebatkan APBN triliunan rupiah, di lampu merah orang memperdebatkan siapa yang berhak mengejar mobil Avanza yang berhenti paling depan.
Di sana tidak ada fraksi partai.
Yang ada Fraksi Pengamen Nasional, Fraksi Pedagang Asongan Bersatu, Fraksi Penyeka Kaca Independen, Fraksi Pengemis Profesional, Fraksi Pedagang Kakilima Bersatu, hingga Fraksi Preman Pembangunan Berkelanjutan.
Mereka bertarung setiap hari memperebutkan konstituen yang sama: pengendara yang sedang bosan menunggu lampu hijau. Di lampu merah, disitulah perjuangan sesungguhnya. Tak peduli siapa yang berkuasa. Kadang yang berkuasa pun tak peduli siapa yang ada di lampu merah. Bahkan tak terjamah ayat dan pasal kesejahteraan.
Maka lampu merah adalah kampus lapangan teori Pierre Bourdieu tentang pertarungan kekuasaan bertumpu pada modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Pengamen menjual modal budaya berupa suara. Pedagang asongan menjual modal ekonomi berupa barang dagangan. Pengemis mengandalkan modal simbolik berupa rasa iba.
Sedangkan preman menguasai modal sosial berupa jaringan ketakutan. Semuanya bertarung dalam waktu yang sangat demokratik: 90 detik sebelum lampu berubah hijau.
Tidak ada ruang seminar yang lebih praktis untuk menjelaskan teori sosial selain persimpangan jalan. Para penghuni parlemen lampu merah itu sebenarnya tercatat dalam kitab suci konstitusi. Pasal 34 UUD 1945 dengan tegas berkata bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”
Kalimatnya pendek. Sangat pendek!
Saking pendeknya, kadang lebih cepat dibaca daripada waktu lampu merah menyala. Masalahnya, sebagaimana banyak naskah luhur di republik ini, kalimat itu lebih sering menjadi bahan pidato daripada bahan pekerjaan.
Akibatnya muncullah paradoks. Mereka tercantum dalam konstitusi, tetapi kadang tidak tercantum dalam perencanaan. Mereka disebut dalam pidato, tetapi sulit ditemukan dalam prioritas. Mereka hadir dalam statistik kemiskinan, tetapi sering tak hadir dalam kemewahan hasil pembangunan.
Para peneliti perkotaan sering menyebut kelompok ini sebagai pekerja sektor informal. Bahasa akademiknya memang sopan. Tetapi kenyataannya sederhana. Mereka adalah orang-orang yang hidup dari ketidakpastian. Hari ini makan. Besok belum tentu. Hari ini dapat lima puluh ribu. Besok dapat ceramah dari Satpol PP. Hari ini berjualan. Besok gerobaknya disita.
Mereka hidup dalam apa yang oleh Ulrich Beck disebut "masyarakat risiko", yakni kehidupan yang setiap hari bergantung pada ancaman yang tak bisa diprediksi.
Bagi kelas menengah, risiko adalah saham turun. Bagi penghuni lampu merah, risiko adalah hujan turun.
Parlemen lampu merah tentu tak dipusingkan, tak mau ambil pusing pun sangat-sangat tak mungkin dimintai pendapatnya soal siapa yang akan menggantikan kursi RI 2. Tak mungkin juga mereka mengajukan calon untuk RI 2. Setak mungkin buah semangka berdaun sirih.
Bagi mereka -anggota parlemen lampu merah, perebutan 1000 perak lebih nyata dari pada drama dan pertarungan elit politik. Elit politik yang bertarung hanya untuk kepentingan kekuasaan dan tak memikirkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan hanya jadi janji manis saat kampanye lima tahunan.
Namun jangan sangka, walau tak dilirik elit politik senayan dan istana, anggota parlemen lampu merah juga ikut jua dalam euphoria calon pengganti RI 2. Sebab di senayan sana, konon sedang riuh saling menyodorkan siapa pengganti RI 2.
Suatu hari parlemen lampu merah mengadakan rapat gabungan lintas fraksi. Agenda tunggalnya adalah membahas usulan calon RI-2. Ketua sidang dari Fraksi Asongan membunyikan palu yang sebenarnya gagang sapu.
"Saudara-saudara," katanya, "kita memerlukan calon wakil presiden yang mampu memperpanjang durasi lampu merah."
Ruang sidang langsung riuh. "Itu visi yang revolusioner!" teriak penyeka kaca.
"Semakin lama lampu merah, semakin panjang kesempatan rakyat mencari nafkah."
Preman yang duduk di pojok mengangkat tangan. "Kalau syaratnya memperpanjang lampu merah, saya memenuhi kualifikasi. Saya beberapa kali berhasil membuat lampu hijau cuti sementara."
Peserta rapat bertepuk tangan. Bukan setuju. Mereka hanya sedang mengusir nyamuk. Pengamen dari Fraksi Pengamen Nasional lalu menyampaikan pandangan umum.
"Kriteria calon RI-2 harus jelas. Berpendidikan. Loyal kepada RI-1. Dan mengerti kehidupan rakyat."
"Bagaimana cara mengukurnya?" tanya seorang pedagang koran.
"Mudah," jawabnya. "Suruh tinggal seminggu di lampu merah." ujar pengamen, penyambung lidah kegetiran anggota parlemen lampu merah.
Sidang mendadak hening. Karena untuk pertama kalinya terdengar usulan yang terlalu realistis. Dari perspektif politik, parlemen lampu merah sebenarnya memperlihatkan ironi terbesar demokrasi. Mereka adalah warga negara yang memiliki hak suara. Tetapi suara mereka lebih sering dicari saat pemilu daripada didengar setelah pemilu.
Antonio Gramsci menyebut keadaan seperti ini sebagai hegemoni, ketika kelompok bawah menerima tatanan sosial sebagai hal yang wajar, meskipun tatanan itu sering tidak menguntungkan mereka.
Akibatnya rakyat sibuk menyalahkan nasib, sementara sistem yang memproduksi ketimpangan berjalan tanpa gangguan. Mereka berdebat soal siapa calon pemimpin. Tetapi jarang diberi ruang bertanya: mengapa kemiskinan harus diwariskan dari generasi ke generasi?
Padahal negeri ini kaya raya. Pasal 33 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Betapa indah bunyinya. Saking indahnya, terdengar seperti puisi. Masalahnya, sebagian rakyat masih bertanya-tanya: "Rakyat yang mana?"
Karena yang mereka lihat, harta karun ibu pertiwi kadang lebih cepat sampai ke ruang rapat investor daripada ke kantong rakyat di lampu merah.
Seolah Pasal 33 dan Pasal 34 tinggal serumah tetapi sudah lama tidak saling menyapa.
Yang satu sibuk mengurus kekayaan alam. Yang satu sibuk mengurus kemiskinan. Padahal keduanya seharusnya bertemu di meja makan bernama keadilan sosial. Menjelang bubarnya sidang, calo penumpang bis antar kota, berdiri. Ia bukan doktor. Bukan pula profesor. Apalagi buzzer. Tetapi kalimatnya membuat seluruh peserta rapat terdiam.
"Siapapun yang jadi RI-2," katanya pelan, "tolong sampaikan bahwa Sila Kelima masih yatim piatu." pungkasnya. Dulu dia pernah menjadi calo kekuasaan dengan mahar yang jelas, tapi kemudian gagal, hingga akhirnya jadi calo bis antar kota.
Semua menoleh. Ia melanjutkan:
"Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sampai hari ini masih seperti anak yang kehilangan orang tua. Semua mengaku mencintainya, tetapi sedikit yang benar-benar memeliharanya."
Lampu merah menyala.
Sidang pun ditutup. Para anggota parlemen kembali berhamburan mengejar kendaraan.
Meninggalkan satu pertanyaan yang menggantung di udara republik:”Mengapa mereka yang paling sering disebut sebagai rakyat kecil, justru paling jarang mendapatkan bagian besar dari republik yang mengaku dibangun untuk rakyat?”
Ah, mungkin karena negeri ini terlalu sibuk membahas siapa yang akan duduk di kursi kekuasaan, sampai lupa melihat siapa yang berdiri berjam-jam di bawah lampu merah.
Dan seperti biasa, parlemen lampu merah kembali bersidang esok hari.
Tanpa undangan. Tanpa berita acara. Tanpa anggaran. Tetapi dengan agenda yang tak pernah berubah sejak republik ini lahir: “mencari seribu perak di tengah triliunan yang sedang diperebutkan,”. (Kang Marbawi, 141126)
