Saat Banjir dan Longsor Membuka Tabir Cara Manusia Berbangsa

Oleh: Vania Najwa Khalila, Ratu Dewanti, dan Nasywa Hashiif Az Zakiyyah
Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sejak akhir November 2025, hujan ekstrem melanda sejumlah provinsi di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Intensitas hujan yang sangat tinggi, dipadukan dengan kondisi lingkungan yang rapuh, menyebabkan sungai-sungai meluap, banjir meluas, serta tanah longsor terjadi di berbagai wilayah. Ribuan rumah terendam, jalan dan jembatan rusak, serta infrastruktur vital lumpuh, sehingga memaksa dilakukannya evakuasi besar-besaran terhadap warga terdampak.

Air bah merendam permukiman, memutus jalur transportasi, merusak lahan pertanian, dan menghentikan aktivitas sosial serta ekonomi masyarakat. Di sejumlah daerah, longsor bahkan merenggut korban jiwa. Pola bencana seperti ini sejatinya bukan hal baru. Hampir setiap musim hujan, wilayah-wilayah yang sama kembali mengalami banjir dan longsor, dengan skala kerusakan yang cenderung semakin besar dari tahun ke tahun.

Ironisnya, bencana ini masih sering dipahami secara dangkal sebagai akibat faktor alam semata. Curah hujan tinggi kerap dijadikan penjelasan tunggal, seolah manusia tidak turut membentuk kerentanan wilayahnya sendiri. Padahal, dalam banyak kasus, banjir dan longsor merupakan akumulasi dari keputusan manusia, mulai dari pembukaan hutan, alih fungsi lahan, tata ruang yang abai risiko, hingga lemahnya penegakan hukum lingkungan.
Di titik inilah bencana tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis atau ekologis semata, melainkan sebagai persoalan nilai. Sebagai bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan bernegara, kegagalan mengelola lingkungan secara adil dan berkelanjutan mencerminkan kegagalan dalam menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan dan tindakan nyata. Banjir dan longsor di Sumatera, dengan demikian, menjadi cermin atas krisis nilai dalam arah pembangunan nasional.

Ketika Tanah Tak Lagi Mampu Memeluk Air Hujan

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya Aceh dan berbagai daerah di Sumatera, merupakan bagian dari bencana hidrometeorologis yang paling dominan dan berulang terjadi di tanah air. Data kebencanaan nasional menunjukkan bahwa banjir merupakan jenis bencana dengan frekuensi kejadian tertinggi, disusul oleh tanah longsor, terutama di wilayah yang mengalami penurunan signifikan tutupan hutan. Fenomena ini menegaskan bahwa bencana yang terjadi bukan sekadar peristiwa alam, melainkan krisis lingkungan yang semakin kompleks akibat interaksi faktor alam dan aktivitas manusia.

Dampak bencana dirasakan langsung oleh masyarakat. Ribuan warga terpaksa mengungsi akibat rumah dan lingkungan tempat tinggal mereka terendam atau rusak parah. Banyak yang kehilangan harta benda, sumber mata pencaharian, serta akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan. Dalam kondisi darurat ini, masyarakat harus bertahan di tengah keterbatasan sambil menunggu bantuan yang kerap datang tidak merata.

Kerusakan juga meluas ke ekosistem. Hewan ternak dan satwa liar kehilangan habitat, terseret arus banjir, bahkan mati akibat kondisi ekstrem. Di wilayah Sumatera, banjir dan longsor diperparah oleh rusaknya daerah aliran sungai, praktik deforestasi yang masif, serta ekspansi perkebunan dan permukiman di kawasan rawan bencana. Akibatnya, kemampuan tanah menyerap air hujan menurun drastis dan kestabilan lereng semakin rapuh, menjadikan bencana sebagai keniscayaan setiap kali hujan ekstrem terjadi.

Saat Langit Sumatera Menumpahkan Seluruh Isinya

Peristiwa banjir dan tanah longsor ini terutama melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Daerah terdampak mencakup Aceh Utara, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, serta Kabupaten Agam dan Padang Pariaman. Bencana ini menunjukkan bahwa dampak hidrometeorologis tidak hanya terjadi di dataran rendah sepanjang sungai, tetapi juga di wilayah perbukitan dan pegunungan yang memiliki lereng curam dan rawan longsor.
Banjir besar mulai terjadi pada akhir November 2025, sekitar 24 hingga 28 November, ketika hujan berintensitas tinggi turun secara terus-menerus di Pulau Sumatera. Peristiwa ini kemudian berkembang menjadi bencana berskala luas dan berlanjut hingga pertengahan bahkan akhir Desember 2025. Hingga 25 Desember 2025, sejumlah wilayah masih berada dalam status tanggap darurat karena dampak yang belum sepenuhnya tertangani.
Kejadian ini berkaitan erat dengan puncak musim hujan di Indonesia yang umumnya berlangsung antara Oktober hingga Maret. Pada periode tersebut, angin muson barat membawa massa udara basah dari Samudra Hindia ke wilayah Sumatera. Pada tahun 2025, kondisi ini diperparah oleh cuaca ekstrem dan akumulasi curah hujan yang sangat tinggi dalam waktu singkat, menyebabkan sungai meluap dan tanah di daerah lereng menjadi jenuh air, sehingga memicu longsor yang memperbesar dampak banjir.

Puing Kehidupan yang Hanyut Bersama Arus Banjir

Akibat banjir dan tanah longsor, ribuan rumah warga mengalami kerusakan berat, bahkan tidak sedikit yang hanyut tersapu arus. Permukiman berubah menjadi kawasan genangan yang sulit diakses, sementara infrastruktur publik seperti jalan utama, jembatan penghubung antardesa, dan fasilitas transportasi mengalami kerusakan serius. Kondisi ini memutus mobilitas warga dan menghambat distribusi logistik.

Ratusan ribu hingga jutaan penduduk terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya berada dalam posisi paling rawan, baik secara fisik maupun psikologis. Pengungsian yang berlangsung lama sering kali dilakukan dalam keterbatasan ruang, sanitasi, dan perlindungan yang memadai.

Di saat yang sama, akses terhadap pelayanan dasar terganggu. Listrik padam, pasokan air bersih terputus, jaringan komunikasi lumpuh, dan layanan kesehatan tidak dapat beroperasi optimal. Akibatnya, krisis tidak berhenti saat air surut, melainkan berlanjut menjadi persoalan kemanusiaan yang semakin kompleks ketika perhatian publik mulai bergeser.

Membumikan Nilai Pancasila dalam Mitigasi Bencana Nasional

Bencana banjir dan tanah longsor yang berulang di Sumatera menunjukkan bahwa penanganan bencana di Indonesia masih terlalu bertumpu pada respons darurat yang bersifat sementara. Bantuan logistik dan evakuasi memang penting, tetapi tidak menyentuh akar persoalan. Lemahnya tata kelola lingkungan, perencanaan ruang yang abai risiko, serta kebijakan pembangunan yang mengorbankan daya dukung alam memperlihatkan bahwa Pancasila belum sepenuhnya dijadikan dasar operasional dalam kebijakan kebencanaan.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut hadirnya etika ekologis dalam kebijakan publik. Menjaga alam seharusnya dipahami sebagai tanggung jawab moral dan spiritual. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan bahwa penanganan bencana harus berorientasi pada pemulihan martabat korban, melalui hunian layak, layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan keberlanjutan hidup, bukan sekadar pencatatan statistik kerugian.

Sila Persatuan Indonesia mengingatkan bahwa bencana daerah adalah persoalan nasional yang membutuhkan solidaritas lintas wilayah. Sila Kerakyatan menuntut keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana. Sementara itu, Sila Keadilan Sosial menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh terus-menerus menjadikan kelompok rentan sebagai korban berulang. Tanpa menjadikan Pancasila sebagai landasan nyata, kebijakan kebencanaan akan terus bersifat reaktif dan gagal memutus siklus bencana.

Membuktikan Kesaktian Pancasila dalam Memutus Bencana Nasional

Banjir dan tanah longsor yang berulang di Sumatera menegaskan bahwa persoalan bencana tidak dapat dilepaskan dari arah pembangunan nasional. Ketika eksploitasi alam lebih diutamakan daripada keberlanjutan dan keselamatan manusia, bencana menjadi konsekuensi yang nyaris tak terhindarkan. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai cermin atas kualitas moral kebijakan publik.

Pancasila seharusnya hadir dalam setiap tahap pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan tata ruang hingga mitigasi bencana. Jika nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dijalankan secara konsisten, pencegahan bencana akan menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri.

Pada akhirnya, menjadikan Pancasila sebagai pedoman operasional berarti mengembalikan orientasi pembangunan pada keselamatan manusia dan kelestarian alam. Ketika Pancasila diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, ia tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjadi solusi konkret bagi persoalan kebencanaan dan masa depan bangsa. (*)