Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada Subang: Sosialisasi Inklusif Kunci Demokrasi Berkualitas
Oleh: Dewi Nirmalasari, SKM., MM. dan Iwan Yuswanto, S.Pd.
Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan sekadar angka statistik, tetapi cerminan kualitas demokrasi di daerah.
Sayangnya, pada Pilkada Serentak 2024, Kabupaten Subang justru mencatat penurunan partisipasi dibandingkan pemilihan sebelumnya.
Dari 73,35% di tahun 2018, angka ini merosot menjadi 70,17% di 2024.
Penurunan ini tidak boleh dianggap sepele. Ini sinyal bahwa masyarakat mulai merasa jenuh, apatis, bahkan kecewa terhadap proses politik.
Penyebab utamanya? Terlalu singkatnya masa kampanye dan sosialisasi akibat jadwal Pemilu dan Pilkada yang berdekatan.
Berdasarkan analisis yang disusun oleh Penulis, kelelahan politik pasca-Pilpres 2024 menjadi salah satu faktor utama.
Masyarakat mengalami keletihan emosional dan sosial setelah dihantam kampanye panjang, penuh drama dan ekspektasi. Ketika hasil Pemilu tak sesuai harapan, kekecewaan berlipat.
Di sisi lain, waktu kampanye Pilkada hanya diberikan selama dua bulan—terlalu pendek untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Ini diperburuk dengan minimnya akses informasi dan masih lemahnya kesadaran politik warga.
Situasi ini menciptakan ruang kosong yang mudah diisi oleh spekulasi negatif, termasuk praktik money politic.
Sebagai solusi, peningkatan frekuensi sosialisasi dan kampanye yang lebih inovatif menjadi opsi paling logis dan strategis. Pendekatannya tidak bisa lagi bersifat seremonial atau formalitas.
Sosialisasi harus menyentuh langsung kehidupan warga: melalui kegiatan olahraga bersama, diskusi publik di kampus, konten kreatif di media sosial, hingga simulasi pencoblosan di sekolah.
Namun, strategi ini tidak bisa dijalankan oleh KPU semata. Dibutuhkan kolaborasi antarlembaga: Bakesbangpol, Bawaslu, partai politik, media, bahkan tokoh masyarakat.
Mereka harus turun langsung ke lapangan, menyuarakan pentingnya Pilkada bukan sebagai rutinitas lima tahunan, tetapi sebagai kesempatan untuk memilih pemimpin yang benar-benar bisa membawa perubahan.
Kebijakan yang baik membutuhkan implementasi yang tepat. Artinya, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup, terutama untuk menyasar kelompok rentan seperti pemilih pemula, penyandang disabilitas, dan warga di daerah terpencil.
Transparansi dan evaluasi harus menjadi prinsip dasar, agar kepercayaan publik terhadap demokrasi tetap terjaga.
Pilkada adalah milik rakyat. Dan demokrasi yang sehat tidak akan lahir dari politik yang elitis dan eksklusif.
Hanya dengan membuka akses informasi seluas mungkin, melibatkan semua pihak, dan menyentuh hati warga secara langsung, kita bisa memastikan bahwa suara rakyat benar-benar menjadi penentu arah pembangunan.
