Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Asda Purwakarta Sebut Sampah Miliki Nilai Ekonomis dan Ekologis

A
Adam SumartoEditor: Asep
|09:26 WIB
Bagikan:
Asda Purwakarta Sebut Sampah Miliki Nilai Ekonomis dan Ekologis
EKONOMIS EKOLOGIS: Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Purwakarta, Agung Darwis Suriaatmadja, menyampaikan bahwa sampah memiliki nilai ekonomis dan ekologis jika dikelola dengan baik. Adam Sumarto/Pasundan Ekspres

Perlu Pengelolaan yang Komprehensif 

PURWAKARTA-Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Purwakarta, Agung Darwis Suriaatmadja, menyampaikan bahwa sampah miliki nilai ekonomis dan ekologis jika dikelola dengan baik. 
Tak hanya itu, sambungnya, pengelolaan sampah yang baik juga dapat mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan bermanfaat bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Agung saat membuka kegiatan Sosialisasi Awal Tingkat Kabupaten untuk Pendampingan Pembentukan/Penguatan Organisasi Tata Kelola Layanan Pengumpulan Sampah Secara Terpilah Tingkat Kelurahan/Desa, bertempat di Prime Plaza Hotel Kota Bukit Indah Purwakarta, Selasa (15/9/2026). "Hingga saat ini, Kabupaten Purwakarta memproduksi hampir 200 ton sampah per hari dari 11 kecamatan dan belum seluruhnya terlayani. Untuk itu, kami tegaskan perlu adanya pembangunan sistem pengelolaan sampah yang komprehensif dengan pemilahan sejak dari rumah hingga di Tempat Pembuangan Akhir atau TPA," kata Agung.

Ia menegaskan, melalui kegiatan ini semua pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi dan pandangan dalam mendukung sistem pengelolaan sampah terpilah yang dimulai dari tingkat desa dan kelurahan hingga tingkat kabupaten. "Melalui kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk membangun karakter dan budaya masyarakat dalam mengelola sampah," ujar Agung.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memberikan dukungan sesuai tugas dan fungsinya kepada para kepala desa dan lurah dalam melaksanakan tata kelola pengelolaan sampah secara terpilah di wilayah kabupaten Purwakarta. "Dengan demikian, sistem pengelolaan sampah di kabupaten Purwakarta dapat meningkat ke arah yang lebih baik lagi," ucap Agung.

​Turut hadir dalam kegiatan ​tersebut perwakilan Kementerian PU, Kepala Baperida, Kepala UPTD, Ketua CPMU ISWMP, Tim NPMC, para konsultan, para camat, kepala desa, serta perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan DPMD.(add/sep)

Berita Terbaru

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional6 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional8 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional9 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional10 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional13 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline14 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional22 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional23 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional27 menit lalu
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Nasional27 menit lalu