DPUTR Laporkan Progres Jalan di Purwakarta Capai 80 Persen, Usulkan Proyek Lingkar Utara 2026 ke Provinsi
PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus memaksimalkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah wilayahnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Purwakarta, Didi Garnadi, melalui Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dina Cahyadi, menyampaikan progres terbaru pembangunan jalan kabupaten untuk tahun anggaran berjalan.
Menurut Dina, total kegiatan penanganan jalan dan jembatan tahun ini mencapai 23 paket pekerjaan, dengan panjang keseluruhan penanganan sekitar 42 kilometer.
"Hingga akhir November ini, progres pembangunan telah berjalan hingga 80 persen, sementara sisanya sekitar 11 km masih dalam tahap pengerjaan," katanya kepada Pasundan Ekspres saat dikonfirmasi, Kamis (27/11/2025).
Ia menambahkan, sisa pekerjaan tersebut berada pada tujuh ruas jalan peningkatan yang ditargetkan selesai sesuai akhir masa kontrak, yakni pada Desember 2025.
Adapun ketujuh ruas jalan tersebut meliputi Cibukamanah - Kadubandeng, Cinangka - Situ Kamojing, Rancadarah - Gurudug, Situ - Pondokbungur, Salem - Pondokbungur, Simpang - Sukamulya, dan Sukamaju - Cipicung.
Selain itu, sambungnya, ada pengerjaan yang saat ini masih berlangsung, yaitu di ruas Cijantung - Parakan Lima. "Target rampung pengerjaan diperkirakan pada pertengahan Desember, karena kontrak seluruhnya berakhir sekitar 15 Desember 2025," ujarnya.
Dina juga mengungkapkan, Pemkab Purwakarta baru saja menghadiri undangan rapat teknis dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
Dalam pembahasan tersebut, Purwakarta mengusulkan pengembangan proyek jalan baru Lingkar Utara, yang nantinya akan terhubung dengan ruas lingkar tengah kota.
"Lingkar Utara sudah masuk ke daftar usulan proyek provinsi, dan kini sedang disusun dalam dokumen MPS. Mudah-mudahan dapat direalisasikan di tahun depan," ucap Dina.
Di sisi lain, Dina tidak menampik adanya kendala teknis dalam pelaksanaan pembangunan, terutama soal ketersediaan material konstruksi. Menurutnya, surat edaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pembatasan muatan angkutan tambang serta penertiban izin operasi tambang memberikan dampak terhadap suplai material di Purwakarta.
"Kami menghormati aturan itu. Akan tetapi, dampak sampingannya adalah kelangkaan material, terutama split, batu belah, dan pasir. Karena ada tambang yang ditutup dan ada pembatasan muatan," katanya.(add/sep)
