Pemkab Purwakarta Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla
PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 yang mencakup 17 kecamatan, Selasa (30/6/2026).
Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman musim kemarau ekstrem seiring prediksi fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga September 2026.
Status siaga darurat tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 365/Kep.336-BPBD/2026 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.
17 Kecamatan Masuk Dalam Status Siaga Darurat Bencana
Adapun 17 kecamatan yang masuk dalam status siaga darurat bencana meliputi Babakancikao, Bojong, Bungursari, Campaka, Cibatu, Darangdan, Jatiluhur, Kiarapedes, Maniis, Pasawahan, Plered, Pondoksalam, Purwakarta, Sukasari, Sukatani, Tegalwaru, dan Wanayasa.
Sebelumnya, Asisten Sekretaris Daerah (Asda) Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Purwakarta, Agung Darwis Suriaatmadja menegaskan bahwa Pemkab Purwakarta akan memperkuat pemetaan desa rawan kekeringan dan karhutla, optimalisasi embung dan distribusi air bersih.
Hal ini disampaikan Agung usai mengikuti Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino secara virtual di Aula Kantor Bapperida, Senin (29/6/2026).
Dalam rakor yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian ini, disampaikan agar pemerintah daerah segera memetakan sumber air baku, mengampanyekan panen air hujan, mengendalikan konsumsi air, dan menyiapkan rencana kontingensi termasuk mobil tangki air.
BMKG memprediksi peluang El Nino kuat mencapai 99 persen dengan puncak kekeringan ekstrem Juli hingga September 2026, sehingga BNPB mendorong optimalisasi OMC, penguatan sarpras, patroli terpadu TNI-Polri bersama masyarakat di desa rawan karhutla, serta pemadaman dini dan modifikasi cuaca.
"Pak Mendagri menekankan pentingnya meninjau dampak El Nino terhadap produksi komoditas pangan prioritas nasional, karena gangguan ketersediaan dan harga bahan pokok dapat memicu gejolak sosial dan mempengaruhi stabilitas ekonomi," kata Agung saat dikonfirmasi.
Dalam rakor tersebut juga diingatkan perlunya SOP distribusi air bersih lintas kabupaten/kota dan penanaman hutan di hulu sebagai mitigasi jangka panjang, mengingat dampak kekeringan tidak hanya pada air dan pangan, tetapi juga pada potensi kebakaran hutan dan lahan.(add/ysp)
