PASUNDAN EKSPRES - Krisis bantuan pangan global karena kebijakan administrasi Trump. Setelah dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menunjukkan kekuatannya dengan memangkas dan merombak bantuan luar negeri Amerika Serikat.
Ia menciptakan kebijakan yang berdampak pada sistem global. Bantuan luar negeri Amerika Serikat sendiri bertujuan untuk mencegah dan menangani kelaparan di dunia.
Krisis Bantuan Pangan Global karena Kebijakan Trump
Keputusannya untuk menghentikan sementara dana bantuan luar negeri telah menciptakan segudang kekacuan di berbagai program kemanusiaan, memperburuk kondisi jutaan orang yang bergantung pada bantuan pangan.
Dilansir dari Reuters, Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah untuk menghentikan sementara dana bantuan luar negeri selama 90 hari untuk meninjau kembali seluruh program bantuan.
Meskipun Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa bantuan makanan darurat masih diperbolehkan, kenyataannya banyak program bantuan terhenti sementara akibat ketidakjelasan kebijakan.
Salah satu dampak terbesar dari kebijakan ini adalah penutupan U.S. Agency for International Development (USAID), lembaga utama yang menangani bantuan kemanusiaan AS.
Akibatnya, sekitar 500.000 metrik ton makanan senilai $340 juta tertahan dalam proses distribusi. Bantuan tunai yang seharusnya digunakan untuk membeli makanan di Sudan dan Gaza juga terhenti. Selain itu, dana untuk dapur umum komunitas yang membantu masyarakat miskin di Sudan telah dihentikan.
Kondisi ini semakin parah dengan dikeluarkannya perintah penghentian produksi bagi dua produsen utama suplemen gizi di AS, yaitu Mana Nutrition di Georgia dan Edesia Nutrition di Rhode Island.
Suplemen ini sangat penting untuk menyelamatkan anak-anak yang menderita malnutrisi parah di berbagai belahan dunia. CEO Mana Nutrition, Mark Moore, menegaskan bahwa tanpa bantuan USAID, ratusan ribu anak yang mengalami gizi buruk bisa meninggal.
Saat ini, konflik global telah menyebabkan meningkatnya jumlah orang yang mengalami kelaparan ekstrem. AS, sebagai donor bantuan terbesar di dunia, telah menyumbangkan sekitar $64,6 miliar dalam bantuan kemanusiaan selama lima tahun terakhir. Ini setara dengan 38% dari total kontribusi global yang dicatat oleh PBB.
Pada tahun 2023, sekitar 282 juta orang di 59 negara mengalami kekurangan pangan ekstrem. Namun, penghentian dana bantuan AS telah memperburuk situasi ini.
Sekitar 30.000 metrik ton bahan pangan, termasuk beras, lentil, dan gandum yang seharusnya diberikan kepada penduduk Sudan yang mengalami kelaparan, kini tertahan di gudang. Sebagian dari stok ini berisiko kedaluwarsa sebelum akhir periode 90 hari penghentian bantuan.
Organisasi kemanusiaan juga menghadapi kebingungan terkait apakah program mereka masih mendapatkan pengecualian dari penghentian dana, karena banyak staf USAID yang ditempatkan dalam status cuti. Tanpa adanya kepastian, distribusi bantuan pangan menjadi terhenti.
Salah satu dampak paling mengkhawatirkan dari kebijakan Trump adalah penutupan Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), sistem pemantauan kelaparan yang telah menjadi andalan dunia dalam mencegah bencana pangan.
Dibentuk pada tahun 1985 setelah serangkaian bencana kelaparan di Afrika, FEWS NET berfungsi memberikan peringatan dini kepada pembuat kebijakan AS mengenai krisis pangan yang membutuhkan respons kemanusiaan. Sistem ini menghasilkan laporan yang menjadi dasar keputusan untuk menyalurkan bantuan pangan ke daerah yang membutuhkan.
Penutupan FEWS NET dianggap sebagai kehilangan besar dalam sistem pemantauan kelaparan global. Tanpa sistem ini, banyak negara dan organisasi kemanusiaan kehilangan sumber utama data yang membantu mereka memetakan dan mencegah krisis pangan.
Beberapa ahli menilai bahwa kebijakan ini bisa mempercepat kembalinya kelaparan di berbagai belahan dunia. Chris Newton, analis di International Crisis Group, menyatakan bahwa kehilangan FEWS NET bisa memicu runtuhnya jaringan pemantauan krisis kemanusiaan secara global.
(ipa)
