PASUNDAN EKSPRES- Pemerintah selalu dihadapkan pada tantangan untuk mengalokasikan anggaran publik secara efektif guna memastikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Dalam konteks ini, perdebatan yang timbul seputar program makan siang gratis Prabowo yang disentil oleh Jusuf Hamka memperlihatkan pentingnya pertimbangan yang matang dalam kebijakan publik.
Jusuf Hamka, dalam kritiknya terhadap program makan siang gratis tersebut, menyoroti prinsip bahwa penggunaan anggaran publik seharusnya diarahkan pada kepentingan yang lebih besar.
Khususnya untuk membantu rakyat yang membutuhkan namun dia menegaskan bahwa program semacam ini harus dirancang dengan pola yang sesuai agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Salah satu poin penting dalam argumennya adalah perlunya memastikan bahwa makanan yang disediakan dalam program tersebut berasal dari UMKM lokal atau warung setempat.
Pendekatan ini tidak hanya akan mendukung perekonomian lokal, tetapi juga memberikan dukungan langsung kepada para pedagang kecil.
Menggunakan UMKM sebagai sumber makanan juga dapat membantu memperkuat hubungan antara masyarakat dan pengusaha lokal.
Serta memastikan bahwa makanan yang disajikan sesuai dengan selera dan kebutuhan lokal.
Selain itu, Jusuf Hamka juga menekankan bahwa dalam menyusun program makan siang gratis, ada preferensi untuk menghindari penyaluran melalui dinas sosial atau pendidikan.
Langsung memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dapat mengurangi birokrasi yang memperlambat proses penyaluran bantuan.
Pendapat ini juga menyoroti peran penting UMKM dalam perekonomian. UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung ekonomi, memberikan lapangan kerja dan mempertahankan keberlangsungan ekonomi lokal.
Dengan mendukung UMKM melalui program makan siang gratis, bukan hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memberikan dorongan kepada perekonomian lokal.
