Pastikan Kenyamanan dan Keselamatan Siswa
SUBANG-Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Disdikbud Subang terus berupaya untuk memperbaiki ruangan kelas yang tidak layak.
Setelah melihat peninjauan Pj Bupati Subang, Dr. Imran terhadap beberapa sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Subang, Nunung Suryani mengakui bahwa masih banyak bangunan sekolah terutama kelas yang ada di Subang tidak layak.
"Kalau dilihat, belakangan ini Pak Pj Bupati lagi giat-giatnya melakukan peninjauan langsung ke beberapa sekolah di Kabupaten Subang, dan kita akui memang masih banyak bangunan sekolah yang tidak layak," ucapnya kepada Pasundan Ekspres.
Menurut data dari Dinas dan Pendidikan dan Kebudayaan Subang, sampai dengan tahun 2024, terdapat 68 ruang kelas SD dari total 870 yang membutuhkan rehabilitasi, dengan tambahan 12 ruang kelas baru.
Di sisi lain, untuk tingkat SMP, dari 2.000 ruang kelas yang ada, 29 di antaranya memerlukan perbaikan, dan direncanakan pembangunan 3 ruang kelas baru.
Nunung menambahkan, rata-rata bangunan sekolah yang mengalami kerusakan adalah dikarenakan usia bangunan yang sudah terbilang tua.
Dirinya mengatakan, anggaran untuk pembangunan dan perbaikan ruang kelas tersebut berasal dari anggaran pusat, yakni melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebab, jika hanya mengandalkan kemampuan anggara dari APBD tentu sangat terbatas.
Oleh karena itu, Disdikbud Subang saat ini tengah merancang skala prioritas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Meskipun demikian, perbaikan ruang kelas akan terus menjadi prioritas mendesak agar dapat memastikan kenyamanan dan keselamatan siswa saat belajar.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Kasi Sarpras SD Wila dan Kasi Sarpras SMP Ode, saat ini proses perbaikan ruang kelas SD telah mencapai 214 kelas dari 68 sekolah. Sedangkan untuk ruang kelas SMP telah mencapai 103 kelas dari 10 sekolah.
Sekretaris Disdikbud Anno Suyatno mengungkapkan, anggaran dari DAK untuk perbaikan ruang kelas sebesar kurang lebih Rp 22 Miliar dengan rincian Rp 11 Miliar untuk SD dan Rp 11 Miliar untuk SMP.(fsh/ysp)
