SUBANG-Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Subang, H Adik memberikan tanggapan dan masukan kepada eksekutif terkait alokasi anggaran daerah pada tahun 2025 mendatang.
Ia menekankan, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Subang ke depan harus lebih fokus pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan.
Adik menyoroti berbagai masalah yang masih dihadapi masyarakat Subang. Infrastruktur jalan, misalnya, masih menjadi keluhan utama masyarakat di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan dan khususnya Pantura.
“Masih banyak jalan yang rusak dan pembangunannya tidak dilakukan secara menyeluruh. Hal ini menghambat mobilitas masyarakat dan berdampak negatif terhadap perekonomian daerah,” ujarnya.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga mendapat perhatian. Adik menyebutkan masih banyak sekolah yang kondisi bangunannya tidak layak dan fasilitas pendidikan yang belum memadai.
“Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah harus memastikan semua sekolah di Subang memiliki fasilitas yang baik dan layak,” terangnya.
Di sektor kesehatan, fasilitas kesehatan di wilayah Pantura dinilai belum mencukupi kebutuhan masyarakat, yang menyebabkan banyak warga harus mencari layanan kesehatan di luar Subang.
“Ini tentu menjadi perhatian serius, apalagi kesehatan adalah kebutuhan mendasar. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran lebih besar untuk memperbaiki dan menambah fasilitas kesehatan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik tanpa harus keluar daerah,” kata Adik.
Ketahanan pangan juga menjadi fokus utama, mengingat masih banyak tantangan yang dihadapi oleh para petani di Subang. Salah satunya adalah keterbatasan lahan pertanian dan kesejahteraan petani yang belum terjamin.
“Ketahanan pangan adalah pondasi untuk mencapai kemandirian daerah. Pemerintah harus mengoptimalkan lahan yang ada serta memberikan dukungan kepada petani agar mereka bisa lebih sejahtera dan produktif,” jelasnya.
Dia menyebut, dalam APBD tahun 2024, sekitar 70 persen anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Adik menilai bahwa porsi belanja pegawai yang tinggi ini perlu dievaluasi agar tidak mengurangi alokasi anggaran untuk sektor-sektor strategis yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Sebagai solusi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini merekomendasikan agar eksekutif melakukan peninjauan ulang terhadap struktur APBD, dengan lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mendorong adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan anggaran, agar program pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Subang.
“Prioritas anggaran tahun 2025 harus mengarah pada upaya perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan ketahanan pangan. Dengan alokasi anggaran yang tepat, kita bisa mewujudkan Subang yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.(cdp/ysp)
