Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Andhika Surya Gumilar Siap Kawal Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Barat

H
HubaEditor: Huba
|08:31 WIB
Bagikan:
Andhika Surya Gumilar Siap Kawal Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Barat
-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Andhika Surya Gumilar

SUBANG-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Andhika Surya Gumilar, menyatakan komitmennya untuk mengawal program-program pemerintah pusat, khususnya yang berada di bawah pengawasan Komisi V. 

Andhika mengungkapkan, meski awalnya berharap dapat bergabung di Komisi IV yang sesuai dengan latar belakangnya di bidang pertambangan, penugasan dari partai menempatkannya di Komisi V.

“Kemarin sebenarnya saya ingin di Komisi IV sesuai bidang saya di pembangunan. Namun, karena ada penugasan dan concern lain dari partai, saya ditempatkan di Komisi V," terangnya ditemui di Subang, beberapa waktu lalu. 

Di komisi ini, Andhika memiliki tugas untuk mengawal program-program Presiden RI Prabowo agar dapat benar-benar dirasakan oleh rakyat.Dia menyebut, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kesehatan, memiliki sejumlah program yang relevan dengan misi pemerintah pusat. 

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah makan bergizi gratis dari pusat untuk siswa. Program ini tidak hanya mendukung pendidikan tetapi juga kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. 

“Program makan bergizi gratis ini sudah masuk ke pembahasan APBD 2025. Walaupun belum resmi, sudah mulai disosialisasikan di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat,” terangnya.

Andhika juga menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. 
Menurutnya, pembiayaan program ini akan menggunakan skema sharing cost antara pusat dan provinsi.
“Jadi, di sini Provinsi Jawa Barat juga turut berbagi anggaran untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan baik,” jelasnya.

Ia optimis bahwa program ini bisa mulai berjalan pada Januari 2025, mengingat pembahasan anggaran telah mencapai tahap akhir. 

“Harusnya sudah bisa terlaksana pada awal tahun depan, karena saat ini pembahasan APBD sudah memasuki tahap akhir,” ujarnya.

Dia berharap, komitmennya untuk mengawal program pemerintah pusat di DPRD Provinsi Jawa Barat dapat mempercepat pelaksanaan program yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.(cdp/ysp)

Berita Terbaru

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Headline9 jam lalu
Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Subang9 jam lalu
Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Purwakarta9 jam lalu
Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Subang10 jam lalu
Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Lifestyle12 jam lalu
Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Lifestyle13 jam lalu
Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Lifestyle13 jam lalu
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Nasional13 jam lalu
Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Lifestyle13 jam lalu
Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Nasional13 jam lalu