BPBD Subang Catat 119 Kebakaran Hutan dan Lahan, 355 Hektare Terbakar hingga Oktober 2026
SUBANG- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang mencatat sebanyak 119 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama periode 1 Januari hingga 18 Oktober 2026. Dampaknya, sekitar 355 hektare lahan dilaporkan terbakar dan kejadian tersebar di 22 kecamatan serta 55 desa.
Data tersebut menjadi perhatian serius di tengah ancaman bencana hidrometeorologi yang berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Selain karhutla, BPBD Subang juga mencatat kekeringan lahan pertanian serta krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah.
Sekretaris Badan (Sekban) BPBD Kabupaten Subang, A. Sudrajat, mengatakan data kejadian bencana menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana di wilayahnya.
“Data kejadian bencana ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesiapsiagaan harus terus diperkuat. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi kebakaran lahan dan dampak kekeringan yang dapat mengganggu aktivitas serta kehidupan sehari-hari,” ujar Sudrajat pada Senin (19/10/2026).
Menurutnya, penanganan bencana tidak hanya mengandalkan petugas ketika kejadian berlangsung. Upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting untuk menekan risiko serta memperkecil dampak yang ditimbulkan.
Pada sektor pertanian, BPBD Subang mencatat kekeringan telah berdampak di 20 kecamatan dan 149 desa. Luas sawah yang terdampak mencapai sekitar 9.392 hektare.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi sektor pertanian, mengingat ketersediaan air merupakan faktor penting dalam menjaga produktivitas tanaman. Kekeringan yang berlangsung berkepanjangan berpotensi mengganggu jadwal tanam dan meningkatkan risiko kerugian bagi petani.
Sudrajat menekankan pentingnya kewaspadaan bersama serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi dampak kekeringan. Penanganan perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus kondisi wilayah terdampak, terutama daerah yang bergantung pada ketersediaan air untuk pertanian.
“Penanganan bencana harus dilakukan bersama-sama. Koordinasi antara pemerintah, petugas di lapangan, pemerintah desa, dan masyarakat sangat penting agar langkah antisipasi maupun penanganan bisa berjalan sesuai kebutuhan,” katanya.
Sementara itu, persoalan kekeringan air bersih juga menjadi perhatian. Berdasarkan infografis BPBD Subang, tercatat 61 kejadian kekeringan air bersih yang berdampak terhadap 18 kecamatan dan 29 desa.
Dampak yang tercatat meliputi 13.377 kepala keluarga atau 37.176 jiwa. Untuk membantu memenuhi kebutuhan warga, sebanyak 500.000 liter air bersih telah didistribusikan.
Distribusi air bersih menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh pasokan air bagi kebutuhan sehari-hari. Namun, penanganan kekeringan juga membutuhkan kesiapan sarana air bersih dan koordinasi agar bantuan dapat menjangkau warga yang paling membutuhkan.
Sudrajat mengingatkan masyarakat agar menggunakan air secara bijak serta segera menyampaikan informasi kepada aparat setempat apabila terjadi kondisi darurat atau membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Selain itu, masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, terutama ketika kondisi lingkungan kering. Api yang tidak terkendali berisiko meluas dan menimbulkan kebakaran yang mengancam lingkungan maupun aktivitas warga.
“Kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam pengurangan risiko bencana. Kami mengajak seluruh warga untuk mengenali potensi ancaman di lingkungannya, menjaga lingkungan, dan segera melaporkan apabila menemukan kejadian yang berpotensi membahayakan,” ujarnya.
Melalui semangat Siaga Bencana, Selamatkan Jiwa, BPBD Subang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.(hdi/ysp)
