Dampak Investasi di Subang Dituntut Tidak Berhenti pada Penyerapan Tenaga Kerja

SUBANG - Dampak investasi di Subang tidak berhenti pada penyerapan tenaga kerja. Pelaku usaha lokal harus diberi kesempatan masuk ke dalam rantai pasok industri.

Di tengah besarnya peluang tersebut, Tokoh Muda Subang Megi Akbar Setiawan mengingatkan, agar pertumbuhan industri kendaraan listrik tidak hanya dilihat dari besarnya investasi, tetapi juga sejauh mana masyarakat Subang mendapatkan manfaat langsung.

Vendor lokal, jasa konstruksi, katering, transportasi, penyedia barang dan jasa, hingga UMKM menurutnya harus mendapatkan ruang sepanjang mampu memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan.

“Jangan hanya tenaga kerja yang dipikirkan. Pelaku usaha Subang juga harus mendapatkan ruang. Vendor, jasa konstruksi, katering, transportasi dan berbagai kebutuhan industri harus sebisa mungkin melibatkan pengusaha lokal yang memenuhi standar,” katanya.

Di sisi lain, Megi mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Menurutnya, akses masyarakat terhadap lapangan kerja harus dibuka secara transparan dan berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan ataupun kemampuan membayar sejumlah uang.

“Mindset masyarakat juga harus diubah. Jangan sampai ada anggapan bahwa untuk masuk perusahaan harus membayar atau melalui calo. Rekrutmen harus transparan dan berdasarkan kompetensi,” ujarnya.

Ia juga mendorong adanya transparansi data mengenai jumlah tenaga kerja asal Subang yang terserap di masing-masing perusahaan. Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas program pelatihan sekaligus mengukur seberapa besar manfaat investasi terhadap masyarakat lokal.

Bagi Megi, momentum beroperasinya BYD harus menjadi titik evaluasi sekaligus awal baru bagi Subang untuk membangun ekosistem industri yang lebih inklusif.

Terlebih, VinFast juga telah memiliki fasilitas di Subang dan menyiapkan perakitan motor listrik di daerah tersebut mulai 2027.

Artinya, peluang industri kendaraan listrik di Subang masih akan berkembang dalam beberapa tahun ke depan.

“Kalau memang semangatnya Ngabret, maka pembangunan harus benar-benar dibangun bersama rakyat. Jangan sampai tanahnya di Subang, industrinya di Subang, tetapi masyarakat Subang tidak menjadi bagian utama dari pertumbuhan ekonomi tersebut,” kata Megi.

Ia menegaskan, ukuran keberhasilan investasi bukan hanya nilai investasi yang masuk atau jumlah pabrik yang berdiri, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Investasi harus memberikan efek berganda. Masyarakat lokal harus naik kelas, SDM meningkat, pengusaha lokal tumbuh, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat Subang ikut meningkat,” pungkasnya.

Peresmian fasilitas manufaktur kendaraan listrik BYD di Subang Smartpolitan Industrial Park menjadi babak baru bagi perkembangan industri di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Pabrik BYD resmi beroperasi pada 3 September 2026 dan saat ini telah melibatkan lebih dari 5.000 tenaga kerja. Ketika beroperasi penuh, fasilitas tersebut diproyeksikan mampu menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja dengan kapasitas produksi hingga 150.000 kendaraan per tahun.

Menurut Megi, masuknya industri kendaraan listrik seperti BYD dan VinFast harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.

“Masyarakat Subang sebenarnya mampu bersaing. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah mempersiapkan SDM lokal agar sesuai dengan standar dan kebutuhan industri yang sekarang masuk ke Subang,” ujar Megi, Senin (7/9/2026).

Sorotan tersebut menjadi semakin relevan karena Pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebelumnya telah mulai memetakan kebutuhan tenaga kerja perusahaan kendaraan listrik. Pemkab Subang menyatakan tengah membangun kerja sama dengan perusahaan untuk mengetahui jenis dan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Megi menilai langkah tersebut harus dipercepat dan dibuat lebih konkret. Menurutnya, jangan sampai pertumbuhan industri berjalan jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan tenaga kerja lokal.

“BLK harus diperkuat. Jangan sampai industri sudah menggunakan teknologi modern, tetapi fasilitas pelatihan kita masih tertinggal. Harus ada sinkronisasi antara kebutuhan perusahaan dengan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.

Ia menilai peningkatan kompetensi tenaga kerja tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), perguruan tinggi, dunia usaha, dan dunia industri harus duduk bersama untuk menyusun pola pendidikan dan pelatihan yang benar-benar sesuai kebutuhan perusahaan.

Apalagi, perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Subang diperkirakan tidak berhenti pada produksi kendaraan. BYD menyatakan sedang menyiapkan pengembangan manufaktur terkait perakitan baterai dan menargetkan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 60 persen mulai 2027.

Kondisi tersebut, kata Megi, seharusnya dibaca sebagai peluang jangka panjang bagi masyarakat Subang. Kebutuhan tenaga kerja nantinya tidak hanya berada di lini produksi, tetapi juga dapat berkembang ke bidang teknologi, perawatan, logistik, konstruksi, administrasi, hingga rantai pasok industri.

“Jangan hanya menunggu lowongan. Pemerintah harus membaca ke mana arah perkembangan industri, kemudian menyiapkan SDM Subang dari sekarang,” ujarnya.

Selain persoalan kompetensi, Megi juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Ia menegaskan, keberadaan TKA dapat dipahami apabila memang dibutuhkan untuk keahlian tertentu yang belum tersedia di dalam negeri. Namun, penggunaan TKA untuk pekerjaan yang sebenarnya dapat dikerjakan tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian.

“Kalau memang TKA masuk karena keahliannya dibutuhkan, tentu kita bisa memahami. Tetapi kalau pekerjaan yang sifatnya kasar seperti mengaduk semen, memasang bata atau pekerjaan konstruksi lainnya juga dikerjakan tenaga asing, ini harus dipertanyakan dan diawasi,” katanya.

Menurut Megi, pengawasan tersebut penting untuk mencegah munculnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Jangan sampai investasi tumbuh pesat, tetapi masyarakat lokal merasa hanya menjadi penonton.

“Jangan sampai masyarakat Subang menjadi penonton di daerahnya sendiri. Investasi masuk, tetapi kesempatan kerja justru lebih banyak dinikmati tenaga kerja dari luar daerah,” tegasnya. (hdi)