Desakan Penutupan Tambang Tanah Merah Ilegal di Subang Menguat, Warga Minta Petugas Jangan Pandang Bulu

PASUNDANEKSPRES.ID – Desakan masyarakat agar pemerintah menutup aktivitas tambang tanah merah ilegal di Kabupaten Subang semakin menguat. Warga meminta penindakan tegas dilakukan tanpa pandang bulu, meskipun aktivitas tambang tersebut disebut-sebut menyuplai material untuk proyek strategis nasional (PSN) seperti pembangunan jalan tol dan Pelabuhan Patimban.
Desakan tersebut ramai disuarakan warga di berbagai platform media sosial setelah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Subang menertibkan aktivitas galian tanah merah di wilayah Kecamatan Pagaden dan Pagaden Barat, Jumat (10/4/2026).
Warga menilai penertiban tidak cukup hanya dilakukan sekali. Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) diminta memastikan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan agar aktivitas tambang ilegal tidak kembali beroperasi setelah penertiban.
Menanggapi hal tersebut, warga Subang, Pram Pratomo, menegaskan bahwa aktivitas tambang yang tidak memiliki izin harus segera ditutup.
“Yang tidak berizin tidak perlu diskusi. Segera tutup,” tegas Pram saat dimintai tanggapan, Sabtu (11/4/2026).
Menurutnya, aktivitas tambang tanah merah yang diduga ilegal tidak hanya terjadi di wilayah Pagaden dan Pagaden Barat. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kegiatan serupa masih ditemukan di beberapa kecamatan lain di Kabupaten Subang.
“Sepertinya tidak hanya di Pagaden dan Pagaden Barat. Informasinya masih banyak di kecamatan lain di Subang. Ini sangat membahayakan keselamatan pekerja maupun masyarakat sekitar, serta berdampak pada kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Pram juga mengapresiasi langkah Satpol PP Kabupaten Subang yang dinilai proaktif dalam melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal.
“Tidak harus menunggu perintah Bupati ataupun Gubernur. Ketika ada temuan dan aduan warga, Satpol PP langsung proaktif menegakkan Perda. Saya mengapresiasi langkah tersebut,” katanya.
Di sisi lain, Pram mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi di lapangan, sejumlah tambang tanah merah di Subang diduga menyuplai material untuk kebutuhan proyek strategis nasional, seperti pembangunan jalan tol dan Pelabuhan Patimban.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberadaan proyek strategis nasional tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aturan perizinan.
“Satpol PP sebagai penegak Perda harus berani. Meskipun untuk kebutuhan proyek strategis nasional, jika tidak memiliki izin maka aktivitasnya harus ditutup,” tegasnya.
Pram berharap Pemerintah Kabupaten Subang dapat menindak tegas seluruh aktivitas tambang ilegal tanpa pengecualian. Di sisi lain, pemerintah juga diminta memberikan solusi bagi para pelaku usaha tambang.
“Lakukan tindakan tegas, tetapi pemerintah juga harus memberikan solusi bagi para pengusaha tambang. Apakah aktivitasnya bisa diproses menjadi legal sesuai ketentuan atau memang tidak bisa sama sekali. Jangan sampai terus terjadi permainan kucing-kucingan,” pungkasnya.
