DP2KBP3A Subang Ajak Masyarakat Kenali Lima Klaster Hak Anak

SUBANG – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang mengajak masyarakat memahami lima klaster hak anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak.
Lima klaster tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.
Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Subang, Heriyanto, menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga dan masyarakat.
Klaster pertama, hak sipil dan kebebasan, mencakup pemenuhan identitas anak melalui kepemilikan akta kelahiran, hak memperoleh informasi yang layak, serta kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat, dan berkumpul sesuai dengan usia dan ketentuan yang berlaku.
Klaster kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, berkaitan dengan hak anak mendapatkan pengasuhan dan perhatian dari orang tua. Di dalamnya juga mencakup upaya pencegahan perkawinan anak serta penyediaan pengasuhan alternatif bagi anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tuanya sendiri.
Klaster ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi pemenuhan hak anak atas pelayanan kesehatan, persalinan di fasilitas kesehatan, pemenuhan gizi balita, ketersediaan air bersih, serta sanitasi yang layak. Pemenuhan aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang anak.
Klaster keempat, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, mencakup kesempatan anak memperoleh pendidikan melalui akses wajib belajar, pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA), serta ketersediaan fasilitas untuk rekreasi, pengembangan kreativitas, seni, dan kegiatan budaya.
Sementara klaster kelima, perlindungan khusus, mencakup perlindungan bagi anak dalam situasi darurat, anak korban kekerasan dan eksploitasi, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta upaya penghapusan pekerja anak.
Menurut Heriyanto, kelima klaster tersebut menjadi bagian dari indikator evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Karena itu, pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak diperlukan agar pemenuhannya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Upaya tersebut juga menjadi perhatian DP2KBP3A Kabupaten Subang dalam mengikuti monitoring dan evaluasi (Monev) KLA bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) serta DP2KBP3A Provinsi Jawa Barat di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, 5-6 November 2026.
Sementara itu, Kepala DP2KBP3A Kabupaten Subang, Dr. H. Yayat Sudrajat, M.Si., mengatakan, perlindungan anak membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya melalui upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Jangan ragu untuk melapor apabila mengetahui atau mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jangan sampai korban dibiarkan menghadapi persoalannya sendiri,” ujarnya.
Berdasarkan data DP2KBP3A, hingga September 2026 tercatat sebanyak 74 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Subang. Kekerasan seksual menjadi salah satu jenis kasus yang paling banyak ditemukan.
Melalui pemahaman lima klaster hak anak dan peningkatan kepedulian masyarakat, DP2KBP3A berharap pemenuhan hak serta perlindungan anak dapat semakin diperkuat. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (red)
