Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

DP2KBP3A Subang Ajak Masyarakat Kenali Lima Klaster Hak Anak

Y
Yusup SuparmanEditor: Yusup Suparman
|08:15 WIB
Bagikan:
DP2KBP3A Subang Ajak Masyarakat Kenali Lima Klaster Hak Anak
Foto ilustrasi. DP2KBP3A Kabupaten Subang mengajak masyarakat memahami lima klaster hak anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak.

SUBANG – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang mengajak masyarakat memahami lima klaster hak anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak.

Lima klaster tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.

Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Subang, Heriyanto, menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga dan masyarakat.

Klaster pertama, hak sipil dan kebebasan, mencakup pemenuhan identitas anak melalui kepemilikan akta kelahiran, hak memperoleh informasi yang layak, serta kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat, dan berkumpul sesuai dengan usia dan ketentuan yang berlaku.

Klaster kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, berkaitan dengan hak anak mendapatkan pengasuhan dan perhatian dari orang tua. Di dalamnya juga mencakup upaya pencegahan perkawinan anak serta penyediaan pengasuhan alternatif bagi anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Klaster ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi pemenuhan hak anak atas pelayanan kesehatan, persalinan di fasilitas kesehatan, pemenuhan gizi balita, ketersediaan air bersih, serta sanitasi yang layak. Pemenuhan aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Klaster keempat, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, mencakup kesempatan anak memperoleh pendidikan melalui akses wajib belajar, pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA), serta ketersediaan fasilitas untuk rekreasi, pengembangan kreativitas, seni, dan kegiatan budaya.

Sementara klaster kelima, perlindungan khusus, mencakup perlindungan bagi anak dalam situasi darurat, anak korban kekerasan dan eksploitasi, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta upaya penghapusan pekerja anak.

Menurut Heriyanto, kelima klaster tersebut menjadi bagian dari indikator evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Karena itu, pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak diperlukan agar pemenuhannya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya tersebut juga menjadi perhatian DP2KBP3A Kabupaten Subang dalam mengikuti monitoring dan evaluasi (Monev) KLA bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) serta DP2KBP3A Provinsi Jawa Barat di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, 5-6 November 2026.

Sementara itu, Kepala DP2KBP3A Kabupaten Subang, Dr. H. Yayat Sudrajat, M.Si., mengatakan, perlindungan anak membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya melalui upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Jangan ragu untuk melapor apabila mengetahui atau mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jangan sampai korban dibiarkan menghadapi persoalannya sendiri,” ujarnya.

Berdasarkan data DP2KBP3A, hingga September 2026 tercatat sebanyak 74 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Subang. Kekerasan seksual menjadi salah satu jenis kasus yang paling banyak ditemukan.

Melalui pemahaman lima klaster hak anak dan peningkatan kepedulian masyarakat, DP2KBP3A berharap pemenuhan hak serta perlindungan anak dapat semakin diperkuat. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (red)

Berita Terbaru

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Nasional11 jam lalu
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Nasional11 jam lalu
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Nasional11 jam lalu
SADAYA JAGA Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polisi Sisir Titik Keramaian hingga Gereja di Subang

SADAYA JAGA Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polisi Sisir Titik Keramaian hingga Gereja di Subang

Subang12 jam lalu
Jalan Santai HKN, Om Zein Tekankan Kesehatan Modal Utama Bangun Daerah

Jalan Santai HKN, Om Zein Tekankan Kesehatan Modal Utama Bangun Daerah

Purwakarta12 jam lalu
Pilkades Digital Dinilai Lebih Hemat dan Akurat, DPMD Jabar Bantu Alat Digital Untuk 1 TPS

Pilkades Digital Dinilai Lebih Hemat dan Akurat, DPMD Jabar Bantu Alat Digital Untuk 1 TPS

Subang12 jam lalu
Ketika Rumah Berubah Menjadi Tempat Berakhirnya Kehidupan

Ketika Rumah Berubah Menjadi Tempat Berakhirnya Kehidupan

Opini13 jam lalu
Bukan Atlet Yang Kalah Tapi Sportivitas Yang Mulai Padam

Bukan Atlet Yang Kalah Tapi Sportivitas Yang Mulai Padam

Opini13 jam lalu
ATR/BPN Buka Layanan Konsultasi Pertanahan di MPP Subang, Warga Tak Perlu Selalu ke Kantor

ATR/BPN Buka Layanan Konsultasi Pertanahan di MPP Subang, Warga Tak Perlu Selalu ke Kantor

Subang13 jam lalu
Disdikbud Subang Tekankan Pentingnya Verifikasi Data Guru TK

Disdikbud Subang Tekankan Pentingnya Verifikasi Data Guru TK

Subang13 jam lalu