DP2KBP3A Subang Dukung Penguatan Pengarusutamaan Gender, Perkuat Kolaborasi Antarperangkat Daerah

SUBANG – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan memberikan kesempatan setara bagi perempuan dan laki-laki.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program pembangunan.
Kepala DP2KBP3A Kabupaten Subang, Dr. Drs. H. Yayat Sudrajat, M.M., M.Si., turut mendampingi Wakil Bupati Subang H. Agus Masykur Rosyadi dalam Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2025 (PPE 2026) Kabupaten Subang di Ruang Rapat Bupati II, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan PUG sekaligus penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Subang menyampaikan bahwa penilaian tidak hanya berorientasi pada penghargaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengukur capaian, melihat tantangan, dan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender.
Pemkab Subang terus mendorong penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan PUG. Saat ini, Kabupaten Subang memiliki 52 fasilitator PUG, 22 Focal Point PUG, serta kelompok kerja PUG yang tercatat berjumlah 52.
Selain itu, capaian pembangunan berbasis gender juga menjadi perhatian. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Subang tercatat meningkat dari 92,11 pada 2024 menjadi 92,14 pada 2025. Sementara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tercatat 0,432 pada 2024 dan 0,491 pada 2025.
Melalui koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah, DP2KBP3A Kabupaten Subang mendukung upaya agar pelaksanaan PUG tidak sebatas pemenuhan administrasi dan kelembagaan, tetapi dapat diterapkan dalam kebijakan, program, serta pelayanan publik sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.(red)
