Dukung Pembangunan, Teh Ineu Ajak Warga Taat Bayar Pajak
PASUNDANEKSPRES.ID - Anggota DPRD Jawa Barat Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, mendorong masyarakat Kabupaten Subang semakin sadar dan taat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Hal tersebut disampaikan Ineu saat melaksanakan kegiatan sosialisasi pajak sekaligus pengawasan pemerintahan di Aula Kecamatan Jalancagak, Senin (5/10/2026). Kegiatan tersebut menyasar masyarakat yang berada di tujuh kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Subang.
Ineu mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan pentingnya pajak kepada masyarakat, tetapi juga bagian dari tugasnya sebagai anggota DPRD Jawa Barat dalam melakukan pengawasan terhadap program dan bantuan pemerintah provinsi.
"Hari ini alhamdulillah saya bersama kantor di Kabupaten Subang dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pajak di Kabupaten Subang yang diwakili oleh tujuh kecamatan di wilayah selatan," kata Ineu saat di wawancarai di lokasi, Senin (5/10/2026).
Pajak Bukan Sekadar Kewajiban Administratif
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa pajak yang dibayarkan bukan sekadar kewajiban administratif. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ineu secara khusus mengajak masyarakat untuk memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor. Terlebih, penerimaan dari sektor tersebut memiliki keterkaitan dengan pendapatan pemerintah daerah.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Jawa Barat, PKB merupakan pajak daerah provinsi. Sementara dalam skema hubungan keuangan daerah, terdapat pendapatan yang dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota.
"Dengan program infrastruktur dari Pak Gubernur, tentunya kami juga harus terus men-support dan memotivasi masyarakat agar kewajiban dalam membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor yang merupakan kewenangan provinsi, bisa dilaksanakan," ujarnya.
Ineu menilai kesadaran masyarakat membayar pajak harus berjalan beriringan dengan transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Karena itu, selain melakukan sosialisasi, dirinya juga menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan berbagai program pemerintah provinsi dapat dirasakan masyarakat.
Ia menyebut pengawasan tersebut mencakup bantuan pemerintah provinsi maupun pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, termasuk pembangunan jalan.
"Kami juga mengadakan kegiatan pengawasan pemerintahan, yaitu memastikan bahwa bantuan pemerintah provinsi, baik kewenangan jalan provinsi maupun bantuan-bantuan pemerintah provinsi, dipastikan sampai kepada masyarakat," katanya.
Ineu juga menyinggung perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pembangunan infrastruktur. Menurutnya, program perbaikan jalan menjadi salah satu agenda yang terus dikawal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Ia mengatakan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan provinsi ditargetkan dapat diselesaikan pada 2026, sementara perhatian terhadap sektor infrastruktur masih berlanjut pada 2027. Karena itu, Ineu menilai partisipasi masyarakat melalui kepatuhan membayar pajak menjadi penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.
"Kalau masyarakat taat kepada pajak, tentunya hasil pajak ini akan mengalir untuk kegiatan yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tuturnya.
Berdasarkan APBD Jawa Barat 2026, Pajak Kendaraan Bermotor tercantum sebagai salah satu sumber pendapatan pajak daerah provinsi, dengan anggaran PKB sekitar Rp6,2 triliun.
Selain membahas pajak, Ineu juga menyinggung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah wilayah Jawa Barat.
Ia menyebut jadwal pelaksanaan Pilkades berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Untuk Kabupaten Subang, pelaksanaan Pilkades disebut dijadwalkan pada 6 Desember, sementara Kabupaten Sumedang dijadwalkan lebih awal.
Ineu berharap seluruh tahapan Pilkades dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan kepala desa yang mampu menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Semoga pelaksanaan atau perhelatan Pilkades di kabupaten kota, baik yang langsung ataupun sudah secara digital, bisa terlaksana dengan baik dan terpilih kepala desa-kepala desa yang berkualitas, yang memang sangat peduli terhadap masyarakat," ujarnya.
Sebagai anggota DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan yang mencakup Kabupaten Subang, Sumedang dan Majalengka, Ineu mengatakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah menjadi bagian dari tanggung jawabnya.
Ia berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga aktif menjalankan kewajiban sebagai warga negara, termasuk taat membayar pajak dan ikut mengawasi program pemerintah agar benar-benar sampai kepada masyarakat.(hdi/sep)
