Hari Pahlawan, Tokoh Pemuda Subang Ajak Warga Bersatu Kawal Industrialisasi Subang

SUBANG- Momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 menjadi pengingat penting bagi masyarakat Kabupaten Subang untuk memperkuat persatuan dan mempersiapkan masa depan daerah di tengah pesatnya arus industrialisasi.

Salah satu tokoh pemuda masyarakat Subang, Megi Akbar Setiawan, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kabupaten Subang agar perkembangan industri tidak justru membuat warga lokal kehilangan kesempatan dan hanya menjadi penonton di daerah sendiri.

Menurut Megi, Subang saat ini tengah memasuki fase perubahan besar. Bahkan, ia mengibaratkan kondisi industrialisasi Subang seperti Kabupaten Karawang sekitar 15 tahun lalu.

“Subang hari ini secara industri adalah Karawang 15 tahun yang lalu. Kita yang terbiasa bangun pagi melihat sawah dan kebun, esok lusa mungkin akan melihat bangunan-bangunan megah. Karena itu, sudah saatnya kita bersama-sama bersatu menjaga Kabupaten Subang ke depan,” ujarnya saat berorasi di mimbar bebas di depan wisma Pada Selasa (10/11/2026). 

Ia menilai, pembangunan industri harus diimbangi dengan pembangunan peradaban, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesiapan masyarakat lokal menghadapi perubahan sosial dan ekonomi.

Megi juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang konsisten dalam mengawal investasi. Ia mengingatkan bahwa prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi seluruh pihak tanpa terkecuali.

Ia kemudian menyinggung persoalan aktivitas industri di wilayah barat Subang yang menurutnya masih menjadi perhatian masyarakat. Megi menyebut, pada September 2026 Gubernur Jawa Barat sempat melakukan inspeksi ke lokasi tersebut.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dengan DPRD Kabupaten Subang, masyarakat telah menyampaikan persoalan aktivitas yang dipersoalkan perizinannya. Menurut Megi, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan agar aktivitas dihentikan sampai perizinan dipenuhi, dengan tenggat waktu sebelum 1 Oktober 2026.

Namun, ia mengklaim aktivitas tersebut masih berlanjut meskipun perizinan yang dipersoalkan belum juga diselesaikan.

“Kalau memang ada kesepakatan untuk menghentikan aktivitas sampai izin keluar, maka harus dijalankan. Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah juga harus konsisten. Jangan sampai produk hukum pemerintah daerah justru diabaikan,” tegasnya.

Megi menilai, kritik terhadap pemerintah bukan berarti bentuk kebencian. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kepedulian masyarakat agar pemerintah tetap menjalankan tugasnya sesuai aturan.

“Seburuk-buruknya kita berbicara, sebenarnya karena kita sayang kepada pemerintah. Ketika rakyat mengkritisi, bukan berarti membenci. Itu bentuk kasih sayang dan kepedulian masyarakat terhadap daerahnya,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpecah akibat perbedaan pandangan, terutama ketika menyikapi aksi demonstrasi buruh yang memperjuangkan kesejahteraan dan kenaikan upah minimum.

Menurutnya, aksi buruh merupakan bagian dari hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang.

Megi mengaku prihatin melihat sejumlah komentar negatif di media sosial terhadap para buruh yang melakukan aksi. Padahal, menurut dia, perjuangan buruh berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja dan kondisi perekonomian daerah.

“Teman-teman serikat pekerja rela berpanas-panasan, mengorbankan tenaga, materi, pikiran, dan waktu untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh. Tetapi justru muncul komentar yang menyudutkan mereka. Padahal, yang diperjuangkan itu juga menyangkut nasib masyarakat luas,” ungkapnya.

Lebih jauh, Megi menekankan bahwa persoalan utama yang harus segera dijawab pemerintah daerah adalah kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi kebutuhan industri.

Ia mencontohkan industri berbasis kendaraan listrik atau electric vehicle yang mulai berkembang di Subang. Menurutnya, industri tersebut membutuhkan keterampilan khusus, sementara masyarakat lokal belum tentu memiliki pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Karena itu, ia mempertanyakan apabila perusahaan menetapkan persyaratan pengalaman kerja pada bidang yang masih relatif baru di Indonesia.

“Kalau perusahaan berbicara bahwa pelamar harus punya pengalaman, saya ingin bertanya, pengalaman seperti apa? Industri kendaraan listrik ini masih berkembang. Jangan sampai masyarakat lokal tidak mendapatkan kesempatan hanya karena belum memiliki pengalaman,” jelasnya.

Sebagai solusi, Megi mendorong pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat membangun lembaga pelatihan kerja (LPK) di tingkat desa.

Dengan jumlah 247 desa dan 8 kelurahan di Kabupaten Subang, ia menilai keberadaan LPK dapat menjadi salah satu langkah konkret untuk menyiapkan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan industri.

Ia mengusulkan agar LPK tersebut dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sementara perusahaan turut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Namun, kontribusi perusahaan tidak harus selalu berupa bantuan dana. Menurutnya, perusahaan dapat memberikan transfer pengetahuan atau knowledge transfer dengan menghadirkan tenaga ahli maupun praktisi industri untuk melatih calon tenaga kerja lokal.

“Misalnya ada pemuda yang ingin melamar ke perusahaan, tetapi dinyatakan belum memiliki keterampilan. Maka ajarkan terlebih dahulu melalui LPK yang dikelola BUMDes. Perusahaan bisa membantu dengan memberikan ilmu pengetahuan, bahkan menghadirkan orang pabrik untuk menjadi pelatih,” paparnya.

Ia meyakini pola tersebut dapat menciptakan hubungan saling menguntungkan. Masyarakat memperoleh keterampilan, perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan, sedangkan BUMDes memiliki aktivitas ekonomi produktif.

Selain itu, sistem pelatihan yang transparan juga diharapkan mampu meminimalkan praktik pungutan liar atau pungli dalam proses pencarian kerja.

Megi menegaskan, investasi yang masuk ke Kabupaten Subang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Terlebih, perkembangan kawasan industri turut mendorong perubahan penggunaan lahan, termasuk sawah dan kebun milik warga.

Ia mengingatkan, jangan sampai masyarakat kehilangan lahan produktif, tetapi pada saat yang sama anak cucunya justru kesulitan memperoleh pekerjaan di kawasan industri yang berdiri di wilayah mereka sendiri.

“Sebagus-bagusnya investasi adalah investasi yang bermanfaat bagi warga sekitar. Ketika masyarakat harus rela menjual sawah dan kebunnya untuk pembangunan kawasan industri, lalu bagaimana nasib anak cucunya jika mereka tidak bisa bekerja karena alasan keterampilan atau pengalaman?” ujarnya.

Di sisi lain, Megi menegaskan bahwa masyarakat Subang pada dasarnya terbuka terhadap siapa pun yang datang, termasuk para pendatang maupun investor dari luar daerah dan luar negeri.

Namun, keterbukaan tersebut harus dibarengi dengan sikap saling menghormati serta kepatuhan terhadap hukum, norma sosial, dan budaya setempat.

Ia mengingatkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal Sunda seperti silih asah, silih asih, silih asuh, serta semangat gotong royong harus tetap dijaga di tengah perubahan zaman.

“Subang itu ramah terhadap pendatang. Kita tidak alergi terhadap siapa pun yang datang. Tetapi tolong patuhi hukum positif, norma adat, dan budaya yang berlaku. Kita harus saling menghormati dan menjaga toleransi,” katanya.

Menutup pesannya pada peringatan Hari Pahlawan, Megi mengajak masyarakat untuk memaknai perjuangan para pahlawan dengan cara yang relevan pada masa sekarang.

Jika dahulu para pahlawan berjuang mengusir penjajah dengan senjata, menurutnya, perjuangan hari ini dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap daerah, peningkatan kualitas generasi muda, serta keberanian mengawal kebijakan agar berpihak kepada masyarakat.

“Kalau dahulu pahlawan mengeluarkan senjata untuk mengusir penjajah, hari ini kita harus menjadi pahlawan minimal bagi anak dan keluarga kita, juga bagi Kabupaten Subang. Kita boleh menjadi anak yang gagal di mata orang tua, tetapi jangan sampai menjadi orang tua yang gagal mempersiapkan masa depan cerah bagi anak-anak kita,” pungkasnya.

Ia berharap semangat Hari Pahlawan tidak berhenti pada seremoni tahunan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kerja bersama untuk memastikan industrialisasi Subang berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian nilai-nilai budaya daerah.(hdi/ysp)