Kasus Mafia Tanah di Subang Seret 5 Orang, Kejari Ungkap Penjualan Aset Desa ke VinFast

PASUNDANEKSPRES.ID - Penjualan tanah yang seharusnya menjadi aset desa justru berakhir di meja hijau. Kasus mafia tanah di Kabupaten Subang yang berkaitan dengan penjualan tanah desa kepada PT VinFast Automobile Indonesia telah menyeret lima orang hingga dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.
Perkara ini menjadi salah satu kasus yang diungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang, Dr. Noordien Kusumanegara, S.H., M.H., saat hadir dalam Podcast Bincang-bincang Pasundan.
Kasus Mafia Tanah PT VinFast Automobile Indonesia
Noordien menyebut perkara penjualan aset desa tersebut sebagai salah satu kasus pertama yang ditanganinya sejak menjabat sebagai Kajari Subang.
Kasus ini dikategorikan sebagai mafia tanah karena melibatkan penjualan aset negara berupa tanah desa yang dikenal masyarakat Subang sebagai tanah cacing.
Dalam perkara tersebut, lima orang terseret dan telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung. Majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan bersalah terhadap kelimanya, sementara pihak terpidana masih menempuh upaya hukum.
Kasus mafia tanah ini memperlihatkan bahwa persoalan aset desa dapat menjadi perkara serius ketika proses pengelolaannya tidak berjalan sesuai ketentuan.
Terlebih, tanah yang menjadi objek perkara berkaitan dengan aktivitas investasi perusahaan besar di kawasan industri Subang.
Investasi VinFast dan Persoalan Aset Desa
Masuknya perusahaan seperti VinFast menjadi bagian dari perkembangan industri di Kabupaten Subang. Namun, proses investasi tetap harus berjalan melalui prosedur yang sah, termasuk ketika berhubungan dengan tanah dan aset milik desa.
Noordien menegaskan bahwa penegakan hukum bukan bertujuan menghambat investasi. Sebaliknya, kepastian hukum diperlukan agar kegiatan usaha dapat berlangsung tanpa persoalan penyalahgunaan kewenangan.
Ia juga mengajak masyarakat menyambut perkembangan investasi di Subang. Menurutnya, daerah ini telah menjadi salah satu kawasan yang diperhitungkan dalam pertumbuhan industri di Indonesia.
Di sisi lain, kasus mafia tanah tersebut menjadi pengingat bahwa aset desa tidak boleh dialihkan atau diperjualbelikan tanpa mengikuti aturan.
Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap pengelolaan kekayaan desa dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Noordien turut mengingatkan para kepala desa agar memahami regulasi mengenai pengelolaan aset dan keuangan desa. Pesan itu juga ditujukan kepada calon kepala desa yang akan mengikuti Pilkades serentak pada 6 Desember 2026.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan desa dinilai perlu agar keputusan yang diambil tidak berujung pada persoalan hukum.
"Nah, itu saya imbau kepada para calon kepala desa untuk mempersiapkan sumber daya manusia. Karena, yang tadinya awam terhadap pengelolaan keuangan desa, harus memahami, termasuk aturan-aturan dan regulasi terkait hadirnya investasi. Kepala desa harus paham itu," lanjutnya.
Selain perkara tersebut, Noordien mengungkapkan bahwa Kejari Subang telah menangani tujuh penyidikan perkara korupsi sepanjang 2026. Jumlah itu disebut termasuk salah satu yang tertinggi di Jawa Barat.
"Untuk tahun 2026 ini, ada sebanyak tujuh penyidikan kasus korupsi. Informasinya sampai saat ini termasuk yang paling tinggi di Jawa Barat," ujarnya.
(pm)
